Kamis, 04 September 2014

‘Kopi Lintong’ jadi ikon Kabupaten Humbang Hasundutan



Doloksanggul,Mimbar
            Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sedang menjajaki ke Kementerian Hukum dan Ham proses indikasi geografis dengan ikon Kopi Lintong, mempatenkan ikon ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan kopi lintong yang sudah dikenal baik dalam negeri ataupun manca negara. Kekhasan Kopi Lintong berbeda dengan kopi arabika lainnya, karena aroma yang harum. Demikian dikatakan Bupati Humbang Hasundutan, Drs Maddin Sihombing, M.Si dalam bincang-bincang dengan CV. Tiang Mas Advertising  pada saat  audiensi Senin pecan lalu di ruang kerja Bupati Humbang Hasusundutan.
            Kopi arabika dari Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya dari Lintongnihuta sudah banyak dikirim ke luar daerah, akan tetapi masih belum dipatenkan. indikasi geografis sama seperti hak paten lainnya akan tetapi lebih luas karena menyangkut daerah. Indikasi geografis kopi lintong diambil dari nama daerah lintongnihuta.
Pada saat ini Kopi Lintong  sudah dikelola lebih maksimal, terlebih ketika sejumlah pengembang kopi mulai mengambil peran di kawasan Humbahas untuk menjadikannya sebagai produk ekspor. “Kopi lintong sudah kategori produk unggulan Humbang Hasunduan sama seperti kemenyan. Bahkan, saat ini Arabika Lintong merupakan produk yang dicari sejumlah penikmat kopi. Memang, Kalau sudah mencoba kopi lintong, rasanya kopi lain itu tidak pas.” Kenang  Maddin Sihombing.
Maddin Sihombing menambahkan selain tanaman kopi, Humbang Hasundutan memiliki tanaman andalan lainnya yaitu kemenyan. Kemenyan ini juga sudah dikirim ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Memang kopi dan kemenyan ini tidak langsung diekspor dari Humbang Hasundutan tetapi kita kirim melalui  Medan ataupun daerah Jawa.
            Sementara itu Kepala Dinas Perindagkop, JW. Purba  menyampaikan bahwa produksi kopi saat ini mencapai  5.000 ton per tahun dan pada  kurun waktu dua tahun ini mengalami penurunan walaupun tidak signifikan.  Penurunan ini karena kopi yang sudah tua tidak ditanam kembali dan petani beralih pada tanaman holtikultura.
            Centiara R. Panggabean mewakili CV. Tiang Mas Advertising menyampaikan bahwa potensi daerah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu dipublikasi secara luas sehingga diketahui publik. Dengan publikasi dalam pemberitaan ataupun promosi sangat berpengaruh terutama dalam menarik minat investor. “Kami yakin kalau publikasi ini ditingkatkan, akan banyak investor datang ke humbang, mengingat daerah ini sudah memiliki produk-produk unggulan.” Ujarnya.
            Turut dalam pertemuan itu, Asisten Administrasi umum dan Kesra Drs. Edy Sinaga, Kepala BKD Makden Sihombing, S.Sos, Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan Palbet Siboro, SE, Kadis Pertanian, Ir. Happy Silitonga dan Kabid Parawisata Nelson Lumbantoruan. (Firman Tobing)
Foto : Bupati Humbang Hasundutan, Drs. Maddin Sihombing memberikan Buku berjudul “Ahu do Sisingamangaraja “ kepada Centiara R. Panggabean dari  CV. Tiang Mas Advertising. Mimbar/ist




Total Penerimaan CPNS Di Humbahas Sebanyak 150


Doloksanggul,Mimbar
 
Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) akan merekrut sebanyak 150 Pegawai. Rekrutmen tahun 2014 ini di dominasi guru dan tenaga medis.
 
Sekretaris Daerah (Sekda) Humbahas, Saul Situmorang, SE, M.Si belum lama ini mengatakan bahwa jumlah tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan PNS dilingkungan Pemkab Humbahas. Karena total kekurangan pegawai di lingkungan Pemkab Humbahas saat ini sudah mencapai 600 personil. Khususnya untuk tenaga pengajar dan medis. Sehingga rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 diharapkan dapat mengatasi kebutuhan tenaga yang selama ini sudah banyak yang kosong. Contohnya tenaga guru yang mengalami kekurangan hingga ratusan personil terlebih untuk SD dan guru bidang studi.
 
“Jadi untuk tahun ini yang di dominasi adalah tenaga guru, sebab kekurangan kita untuk guru ini yang sudah sangat mendesak. Contohnya kebutuhan guru SD mencapai 1700 personil sementara yang kita punya hanya sektar 1100 personil dan ini yang harus kita tambah,” terangnya kepada Wartawan.
 
Saul menambahkan bahwa selain merekrut untuk tenaga guru, dalam 150 formasi yang akan di terima Pemkab Humbahas juga akan merekrut tenaga medis dan tenaga teknis dari berbagai jurusan. Sebab kekurangan jumlah PNS di Humbahas hingga tahun 2014 ini sudah mencapai 600 personil. Serta harus diatasi untuk memaksimalkan pelayanan public. “Keseluruhan yang kita rekrut akan menjatuhkan lamaran sesuai dengan formasi dan penempatan. Sehingga bagi warga yang ingin melamar harus melihat formasi dan penempatan. Selain itu untuk tahun 2014, yang kita rekrut adalah lulusan Diploma tiga dan strata satu,” katanya.
 
Untuk rekrutmen CPNS 2014 dengan Sistem online, Saul mengatakan bahwa pihak Pemkab Humbahas akan melakukan rekrutmen secara mandiri. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban putra daerah yang akan mengikuti seleksi CPNS. Dari segi kesiapan fasilitas dan kebutuhan pendukung, Saul mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Pemkab Humbahas sudah memenuhi. Termasuk dari ketersediaan computer dan gedung pelaksanaan rekrutmen. “Selain itu kita juga sudah memiliki fasilitas server yang dapat menghubungkan kita dengan pihak kementerian,” terangnya.
 
Lebih lanjut, mantan kepala Bappeda tersebut mengatakan bahwa secara resmi mulai Sabtu (30/8) masyarakat sudah dapat melihat formasi asli yang akan dikeluarkan lewat website Pemkab Humbahas dan kementerian. Warga diharapkan menggunakan formasi asli yang dikeluarkan oleh Pemkab Humbahas dan mengabaikan formasi palsu yang menyebutkan jumlah rekrutmen hanya sebatas 65 orang.
 
Salah satu warga yang ingin mengikuti rekrutmen CPNS 2014, Adelina Aritonang, 28 kepada wartawan mengatakan bahwa harapan awal dalam rekrutmen tahun ini adalah penerimaan dari lulusan SLTA atau sederajat. Sebab jika melihat dari tingginya pengangguran di daerah Humbahas lebih disebabkan latar belakang pendidikan yang hanya sampai SLTA. Sehingga dengan pembukaan lowongan yang diperuntukkan untuk sarjana, maka akan menutup kesempatan kepada putra daerah yang ingin ikut mengabdi di kampung halaman masing-masing. “Kalau saya jadinya ngambil diluar kota, dan belum tau dimana yang bisa saya ambil untuk rekrutmen dari lulusan SLTA. Sebab di Humbahas sama sekali tidak ada,” katanya. (Firman Tobing)
SEKDA Kab. Humbahas Saul Situmorang, SE,Msi
 

Minggu, 24 Agustus 2014

Milyaran Rupiah '' Bongkahan Dana '' Insentif Guru dari Gubernur Jadi '' Teka-teki Harta Karun ''


Humbahas,Mimbar
maraknya pemberitaan yang disampaikan sejumlah media, tentang fakta keingintahuan masyarakat, khususnya para pahlawan tanpa jasa ini seputar alokasi Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui kebijakan gubernur dalam bentuk Bantuan Keuangan Propinsi ke Kabupaten Humbahas belum memberikan kunci jawaban yang jelas terkait objek yang dimaksud. sejumlah guru yang ditemui awak media mengakui bahwa pendistribusian BKG ke para Guru tidak lagi pernah diterima sejak Pak Gatot Pujo Nugroho,ST  menjabat sebagai Gubernur Sumut.  " udh lama kali kami para guru tidak menerima itu dek, kalo tidak salah sejak Pak Gatot jadi Gubernur" ujar salah seorang guru yang tak ingin namanya dituliskan. guru ini menjelaskan lagi bahwa BKG yang mereka terima senilai Rp. 60.000/bln melalui rekening mereka masing-masing.

Sesuai dengan Konfirmasi lalu, Pihak Dinas pendidikan melalui pejabat teknisnya T. Sihombing mengakui adanya penyaluran dana BKG dimaksud. Ia mengatakan, " BKG yang disalurkan ke Humbang Hasundutan sesuai usulan dari Dinas Pendidikan. ada beberapa indikator ,syarat bagi penerima BKG ini, yakni  bukan status PNS, tidak mendapat tunjangan sertifikasi dan memiliki jam belajar yang ditentukan  serta NUPTK " terangnya. BKG ini kita salurkan melalui rekening guru masing-masing. tercatat kurang lebih 1400 orang yang menerima BKG tersebut.  

ironisnya, pihak dinas pendidikan Kabupaten Humbahas enggan memberikan keterangan lebih rinci tentang daftar para guru yang menerima BKG tersebut kepada pekerja Media. sehingga menciptakan tunas pemikiran yang mengarah pada kecurigaan. hal yang lebih membingungkan, terjadi Plutuasi penurunan Batuan Kesejateraan Guru setiap tahunnya. sementara usulan dari Dinas Pendidikan terhadap daftar penerima BKG ini tidak pernah berubah. pihak dinas pendidikan yang dimintai keterangannya sekaitan alasan penurunan bantuan tersebut, tidak dapat memberikan keterangan. mereka berdalih bahwa batuan tersebut merupahkan ketentuan dari Provinsi. apa yang menjadi alasan pihak provinsi, pihaknya tidak mengetahui. 
data akurat yang diperoleh Wartawan dari Pihak Dinas Pendapatan Dan Pengelolahan Keuangan Derah (DPPKD) Pemerintah Kabupaten Humbahas mencatat rekapitulasi penyaluran BKG dan BSM  kurun waktu 6 tahun, mulai tahun 2009 hingga tahun 2014. tertera di tahun 2009 BKG yang masuk senilai Rp. 2.302.800.000, tahun 2010 Rp. 2.890.800.000, tahun 2011 Rp. 2.890.800.000, tahun 2012 Rp. 2.525.328.000, tahun 2013 Rp. 1.262.664.000, tahun 2014 Rp. 600.000.000. sedangkan BSM nya, di tahun 2009 senilai Rp. 1.224.000.000, tahun 2010 Rp.1.174.280.000, tahun 2011 Rp. 300.000.000, tahun 2012 Rp. 300.000.000, tahun 2013 Rp. 300.000.000 dan di tahun 2014 Rp. 150.000.000. 

Saut Sagala, SE Sekjend P2KN Sumut minggu,(24/8) lanjut menanggapi,menurut Nya (saut) info ini menarik untuk ditelusuri. pihaknya akan mencoba mengajukan surat klarifikasi seputar keberadaan penyaluran BKG ini terhadap biro keuangan Provinsi. keterangan yang diperoleh akan diperbandingkan dengan informasi dan data yang didapatkan dilapangan. dengan demikian akan membuka sedikit ruang kejelasan terkait dana tersebut. Saut menambahkan bahwa kecurigaan yang dituangkan oleh sejumlah media dimungkinkan bisa saja terjadi. mengingat banyak persoalan dugaan korupsi yang melekat Dinas Pendidikan kabupaten Humbahas, seperti dugaan korupsi Pengadaan TIK TA - 2011 dan DAK  TA - 2012. bahkan pelaku dari masing-masing perkara ini sudah ditetapkan tersangka. namun yang jadi pertanyaan, mengapa hinggga kini, penuntasa perkara tersebut tak kunjung selesai. padahal diperkirakan sudah berjalan hampir 3 tahun penanganan untuk pengadaan TIK oleh pihak Kejari Doloksanggul. sementara untuk dugaan Korupsi DAK TA - 2012 ditangani oleh pihak Polres Humbahas '' tegasnya". sementara, pihak aparat hukum yang kerap dikonfirmasi para rekan Media, seperti yang dilansir dalam pemberitaan terkait pesoalan dimaksud, selalu berdalih tengah menunggu keterangan  para ahli, guna mendukung dugaan pemeriksaan" tegasnya. (Fir)

Rabu, 13 Agustus 2014

Usai Diperiksa Kejari Doloksanggul, Indra Penglihatan Kakan Tamben Humbahas “ Berlinang”



 
Dolok Sanggul,Mimbar
Sepertinya efek pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) Listrik pedesaan bertempat di Sipindur Desa Pearung Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) berbuntut panjang. JTR yang berbiaya RP 485.000.000 dari APBD TA 2013 itu terus ditelisik aparat hukum.
Pantauan Awak media, Kamis (14/8) sekitar pukul 13:00 Wib Kakan Tamben Humbahas, MS tampak menghadiri pangilan jaksa yang ke tiga kali terkait dugaan korupsi pembangunan JTR. MS datang sendirian mengendarai mobil dinas BB 31 D tanpa didampingi stafnya. Kakan lulusan ITB itu mengenakan pakaian dinas harian (PDH) sambil membawa tas ransel dan masuk melalui pintu belakang kantor Kajari Dolok Sanggul.
Sekitar dua jam menjalani pemeriksaan, MS tampak keluar dari pintu belakang dengan raut wajah sedih dan langsung menuju mobil dinas. Saat disambangi wartawan, MS hanya mengatakan kedatangannya ke kantor kejari untuk memenuhi panggilan jaksa untuk memberikan keterangan.
“Kedatangan saya kesini hanya memberi keterangan terkait dugaan korupsi pembangunan JTR. Kalau suatu saat nanti saya masuk penjara, saya harap kalian membesuk saya,” pasrah MS seraya menitikkan air mata dan berlalu meninggalkan wartawan.
Sementara itu, Kejari Dolok Sanggul Herus Batubara SH.MH melalui Kasi Pidsus Benni D Purba saat dikonfirmasi wartawan mengatakan terkait kedatangan MS, pihaknya hanya untuk memintai keterangan terkait pembangunan JTR listrik pedesaan Sipinsur, Pearung. “Terkait JTR, kita masih melakukan penyelidikan. Dalam waktu dekat akan ditingkatkan ke penyidikan. Untuk penetapan tersangka korupsi, pihak kejaksaan akan mengundang para wartawan,” jelas Benny.
Terpisah, salahsatu aktifis LSM Suara Informasi Korupsi Anggaran Pemerintah (SIKAP) Sumut, F.Tobing saat dimintai tanggapanya mengapresiasi kinerja personil Kejari Dolok Sanggul. “Kita apresiasi kinerja personil kejari khususnya Pidsus yang getol menyoroti dugaan korupsi di daerah tersebut. Hal itu merupakan wujud nyata kinerja pihak Kejaksaan Negeri Doloksanggul di mata public.
Dengan kata lain, memberikan bukti kepada Masyarakat, bahwa Kejari Doloksanggul tidak main-main dalam memberantas para koruptor di Kabupaten  yang saat ini popular dengan berbagai perolehan prestasi “ tegasnya.   
Terpisah, mencuat informasi yang menyebutkan keterlibatan seorang petinggi di daerah tersebut berinisial MS dalam melakukan interpensi penanganan penyelidikan dugaan perkara korupsi pada pembangunan JTR listrik dimaksud. Kepada Wartawan kamis,(14/8) seorang masyarakat yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan bahwa diketahui nya ada seorang pejabat teras Kabupaten Humbahas berinisial MS yang hendak ingin datang ke kantor kejaksaan negeri Doloksanggul guna melakukan lobilisasi agar dihentikannya penyelidikan terhadap perkara tersebut. Namun, kunjungan Pejabat tersebut urung dilakukan, dikarenakan oknum pejabat yang bersangkutan mendapat bocoran informasi dari oknum pegawai kantor kejaksaan tentang kehadiran sejumlah para pemburu berita yang tengah bersembunyi menantikan kedatangannya. “ tadinya ada salah seorang pejabat teras yang hendak datang kekantor ini ingin melakukan lobi agar penyelidikan kasus tersebut dihentikan. Namun karena ada yang memberi tahu kepadanya  akan keberadaan para Wartawan disini, sehingga Dia nya (MS) balik kanan” ujarnya sedikit tertawa.(Fir)

Rabu, 23 Juli 2014

Selain Tak Terealisasi, Dana Insentif Guru Dari Gubernur Disebut –sebut Mengendap di Kasda


Humbahas,Mimbar
Dana Insentif atau yang disebut Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) yang bersumber dari kebijakan pemerintah Provinsi ini, selain 1,5 tahun belum dibayar, setelah ditelusuri ternyata dana tersebut lama mengendap di Kas Daerah (Kasda) hampir 2 (dua), yakni mulai tahun memasuki Tahun Anggaran  2013 hingga tahun 2014 bulan kedelapan. Menurut pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan (DPPK) Daerah Kabupaten Humbahas, kepala Bidang Anggaran Martogi Purba, melalui staffnya Jepri Siahaan yang dikonfirmasi Awak media baru-baru ini Selasa,(23/7) di Doloksanggul menjelaskan alasan keterlambatan realisasi dana dimaksud. Menurutnya hal itu disebabkan, dana tersebut masuk ke Kasda melewati batas ketentuan pengajuan pencairan dana, yang mempedomani surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Humbahas. Dengan menegaskan bahwa batas akhir pengajuan pencairan dana tersebut selambat-lambatnya pertanggal 28 Desember 2013 lalu.    
Selain itu, kata Jefri “ akibat keterlambatan penyaluran dana tersebut ke Kasda, sehingga Dana ini tidak dimasukan dalam APBD 2014. Mengingat sebelum dana tersebut masuk, APBD Humbahas sudah disahkan. Terkait hingga kini Bantuan Kesejahteraan Guru ini belum disalurkan ke para guru, itu gawe nya pihak dinas Pendidikan karena secara teknis mereka yg mengkelola BKG dimaksud, kita hanya sebatas menerima. Mengapa hingga kini mereka belum mengajukan proses pencairan ke DPPK, itu tugas mereka “terangnya.
Lebih rinci, Jefri mengatakan bahwa untuk tahun 2013 Bantuan Kesejahteraan Guru yang di peroleh Pemerintah Kabupaten Humbahas senilai Rp.1.262.664.000,-. Nominal ini masuk dalam penyaluran Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) senilai Rp. 44.612.664.000,- , termasuk juga didalam nya Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp. 300.000.000 “tegasnya. Namun untuk tahun 2014, Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) menurun menjadi Rp. 600.000.000,-. Apa alasan pihak Provinsi menurunkan anggaran tersebut, tidak kita ketahui “katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekjend Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan Negara (P2KN) Sumatera Utara, Saut Sagala, SE kepada Wartawan menghimbau agar Dana yang sifat nya bantuan dari APBD Provinsi ataupun dari APBN, sepatutnya diawasi karena dana-dana seperti ini yang rentan diselewengkan oleh para pejabat terkait untuk memperkaya diri. Karena kerap luput dari transparansi public “tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas, Drs. Wisler Sianturi yang dicoba dikonfirmasi Wartawan di kantornya, tidak dapat ditemui. Berhubung yang bersangkutan sedang memimpin rapat di instansi tersebut. (Fir)   
   

Senin, 21 Juli 2014

Pengangkatan CPNS K II di Lingkungan Depag Humbahas Dimanipulasi



Doloksanggul,Mimbar
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Spil (CPNS) dari jalur Honorer Kategori II di lingkungan Departemen Agama (Depag) Humbang Hasundutan (Humbahas) disinyalir penuh kecurangan. Para guru dilingkungan Depag yang tidak masuk menegarai adanya spekulasi yang dilakukan oleh pihak Depag Humbahas dalam pengangkatan CPNS K II.
Salah seorang guru di yang sudah mengajar puluhan tahun di MAN Dolok Sanggul, Japaus Habeahan mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan pengangkatan K II yang dilakukan Depag. Pasalnya sejumlah nama yang masuk dalam pengangkatan tersebut adalah nama-nama yang tidak pernah bekerja sebagai honorer dilingkungan Depag serta banyak juga yang belum memenuhi ketentuan.
“Salah satu nama yang dicantumkan misalnya, adalah pedagang sepatu yang tidak pernah kami ketahui terdaftar sebagai honorer. Sementara setelah masuk dalam daftar namanya dimenangkan dalam seleksi. Inikan tidak benar, ini akan terus kita persoalkan,” terangnya kepada wartawan, Minggu (20/7) pecan lalu  di Dolok Sanggul.
Habeahan mengatakan bahwa pengangkatan dan seleksi Honorer K II tersebut sangat diwarnai kecurangan dan umumnya terjadi para guru-guru yang sudah mengabdi di MAN dan MIN selama bertahun-tahun. Padahal, menurut Habeahan, merekalah yang paling pantas memperoleh kesempatan menjadi PNS dari negara. Pasalnya selama ini mengabdi di daerah-daerah dengan sejumlah kekurangan.
Guru lainnya, Nuradha Sitorus, guru yang mengajar di MIN Sihite juga memprotes pengangkatan K II. Menurutnya pihak Depag melakukan kecurangan yang sangat merugikan mereka. Terlebih dia, yang sudah mengabdi sejak tahun 2005. Sitorus menegaskan bahwa pihaknya sudah membuat pengaduan dan menolak segala bentuk negoisasi atas kecurangan tersebut. “Bahkan pihak Depag sendiri sudah mendatangi kami atas pengaduan tersebut, dan kami menolak. Sebab kami tidak akan menerima kecurangan ini,” paparnya.
Sementara Kepala Depag Humbahas, Julsukri Mangandar Limbong membantah semua pernyataan guru-guru di MAN dan MIN Humbahas tersebut. Kepada wartawan, Limbong mengatakan bahwa proses pengangkatan dilingkungan Depag Humbahas sudah sesuai dengan prosedur. Sebab sebelum pengusulan, pemberkasan yang dilakukan sudah diperiksa terlebih dahulu. Bahkan kelengkapan administrasi harus disahkan kepala sekolah masing-masing. “Jadi saya kira ini hanya persoalan kecemburuan, dan saya tidak pernah menginterpensi semua pengusulan. Sebab semua melalui proses seleksi yang sudah ditentukan,” katanya.
Limbong menambhakan bahwa sebelum mengikuti seleksi , pihaknya sudah mengumumkan sejumlah nama-nama yang akan ikut seleksi. Serta memberikan ruang sanggahan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun sampai pelaksanaan seleksi tidak ada sanggahan yang masuk. “Jadi kita heran kenapa sekarang ini dipersoalkan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Nurhadha membatah telah diumumkan lewat koran dan media masa lainnya. Bahkan yang diperolehnya adalah undang untuk mengikuti seleksi dan membaca nama dipapan pengumumna  kantor Depag. Dia mengingat pada tanggal 3 November 2013 pihaknya mendatangi kantor Depag dan melihat sudah sangat banyak warga yang masuk dalam daftar peserta seleksi. “Jadi jangan ditipu lah, kita sudah mengabdi dan kita dicurangi,” katanya.(Fir)

Bupati Humbahas Bagikan Kartu JKN Kepada Peserta Jamkesda


 
Humbahas,Mimbar
            Pemerintah kabupaten  Humbang Hasundutan memberikan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada  peserta  Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),secara simbolis yang diwakili oleh 10 orang per Puskesmas pada acara Launcing Perdana yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sibolga,Senin (21/7) di Aula Hutamas Doloksanggul.
            Pelaksanaan Launcing Perdana Pembagian kartu JKN bagi peserta Jamkesda di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Undang-undang Nomor 40  Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial, UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan,UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta  kesepakatan bersama  antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Cabang Sibolga nomor 37 Tahun 2014 dan nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah  di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 440/1040/09/VII/2014 perihal undangan.
            Adapun tujuan diselenggarakannya pemberian Jaminan Kesehatan Nasional untuk 2500 peserta jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan yang di kelola  oleh Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sibolga melalui Pelayanan yang aman,bermutu dan terjangkau.
            Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga,Dr Kiki C Marbun kepada para peserta Jamkesda mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) bukanlah se mata mata milik dari BPJS Kesehatan,tetapi merupakan salah satu piular Pemerintah yang harus di tingkatkan di Daerah masing-masing.Kepada para peserta diharapkan agar memakai kartu tersebut jika dalam keadaan sakit,sebab tidak di kenakan biaya.Seluruh biaya telah ditanggung Negara,sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.Kiki juga menghimbau agar para peserta nantinya dapat mensosialisasikan Jamkesda  kepada masyarakat di daerah masing-masing.,
            Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing MSi dalam arahannya mengatakan bahwa peserta jaminan kesehatan yang terdaftar berhak mendapat kartu identitas yang memutar nomor virtual account dan tidak bisa digunakan  orang lain.Dengan adanya kartu tersebut,maka peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan medis pada fasilitas kesehatan rujukan secara paripurna dan menyeluruh mencakup pelayanan promotif,preventif,kuratif dan rehabilitative termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang di perlukan serta pelayanan non medis berupa akomodasi dan ambulance.
            Kepada petugas medis Bupati juga menegaskan untuk tidak menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta.Petugas kesehatan juga harus memperhatikan mutu pelayanan,berorientasi pada aspek keamanan pasien,efektifitas tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien serta efesiensi  biaya.
            Kepada para peserta,Bupati juga menghimbau agar nantinya dapat menggunakan kartu JKN secara optimal,guna mendukung kesehatan Bapak,ibu serta keluarga.Kepada mitra kerjasama BPJS Cabang Sibolga dan unit Doloksanggul,Bupati mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan kepada peserta Jamkesda di Kabupaten Humbang Hasundutan.
            Turut hadir dalam acara tersebut,Wakil Bupati Humbahas Drs Marganti Manullang,Kajari Doloksanggul Herus Batubara SH,MH,Kasdim 0210/TU Mayor Inf.Kaminton Napitupulu,para SKPD,Kepala Puskesmas se Kabupaten Humbahas,Direktur RSU Camat serta seluruh peserta Jamkesda.(Fir)
 
 
Foto  : Bupati  Humbahas Drs. Maddin Sihombing Msi, (tengah),dan Didampingi Wakil Bupati Drs. Marganti Manullang, saat membagi  kartu jaminan kesehatan nasional kepada peserta jaminan kesehatan daerah . Mimbar/Firman.