Rabu, 29 Oktober 2014

Kejari Doloksanggul Berjanji Selesaikan Kasus Disdik Humbahas



Humbahas,Mimbar
Menyikapi desakan sejumlah element masyarakat terhadap penuntasan perkara korupsi di lingkungan Dinas pendidikan kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), pihak Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Doloksanggul berjanji akan segera menyelesaikan perkara tersebut. hal ini dikemukakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Doloksanggul melalui Kasi Intel Amardi Barus,SH kepada Wartawan Selasa,(28/10) kemarin.
 Pria lajang ini menegaskan bahwa penyelesaian kasus Disdik Humbahas yang dimulai tahun 2012 lalu adalah  tunggakan pekerjaan yang wajib diselesaikan pihaknya. Hal ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum. " saat ini kami tengah mencari cara untuk segera menyelesaikan kasus Disdik Humbahas, namun berkas perkara korupsi Disdik masih sedang diteliti kembali oleh Kasipidsus yang baru. sejauhmana hasil penelitian nya, kita tunggu aja jawabanya dari kasipidsus yang baru. namun target waktu penyelesaian perkara dimaksud tidak bisa kita pastikan. yang jelas  persoalan Disdik ini akan segera kita tuntaskan, termasuk menindak lanjuti penyelidikan dugaan korupsi pada Kantor Pertambangan dan Energi (Tamben) Humbahas " ujarnya.
  dilain sisi, masyarakat juga menanti akselerasi yang nantinya akan dilakukan oleh Kepala seksi pidana khusus yang baru yaitu bapak Rudi Panjaitan  dalam melanjutkan penyelesaian " pekerjaan rumah " (PR) yang saat itu ditangani Kasipidsus  Kejari Doloksanggul yang lama. Hal demikian menuntut konsekuensi logis terhadap komitmen Kejaksaan pada penuntasan perkara korupsi yang ada di Daerah. mengingat nihilnya persoalan korupsi yang berhasil diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Doloksanggul dari mulai berdiri. 
salah seorang warga Doloksanggul B. Sihombing,SH, dengan berpegang pada pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 berpendapat bahwa supremasi hukum untuk persoalan korupsi cenderung mengedepankan azas traksaksiona dan hubungan emosional. Sehingga profesionalisme seorang aparat hukum dalam hal ini Jaksa, masih banyak yang diragukan. itu menurutnya, sudah menjadi tradisi yang dianut dari generasi ke generasi. ini dibuktikan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum seperti kejaksaan dan Kepolisian. untuk itu perlu dilakukan revolusi mental di masing-masing lembaga hukum ini. agar supremasi hukum bisa berjalan sesuai yang diharapkan" tukasnya.
lebih lanjut Ia menambahkan " kita  berharap kepada kepala negara yang baru agar menempatkan orang-orang yang tepat di lembaga penegak hukum. Yang berkenan memberi perhatian dan memonitoring segala aktifitas dan kinerja para bawahannya yang ada di daerah "harapnya. (Fir)

Mantan Direktris RSUD Doloksanggul " Kentuti " PP 53 Tahun 2010





Doloksanggul,Mimbar
sepertinya penerapan peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya dijalankan oleh para aparatur di negeri ini. secara khusus pada penegakan disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 tahun 2010. di dalam PP 53 tahun 2010 ini jelas ditegaskan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban serta larangan  bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS). namun faktanya, penegakan  aturan tersebut dirasa belum benar-benar di tekankan kepada para PNS, khususnya PNS yang ada dilingkungan pemerintahan kabupaten humbang hasundutan, salah satunya oknum PNS mantan direktris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul. Berdasarkan hasil investigasi wartawan, menyebutkan bahwa pasca dimutasinya Dr. ED. Manalu dari jabatan Direktris RSUD Doloksanggul menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten humbahas pada akhir tahun 2012 lalu hingga saat ini tidak pernah menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pegawai pemerintah. sementara, hak yang bersangkutan sebagai penerima gaji terus berjalan. oleh karena itu, hal ini dianggap telah merugikan keuangan negara. 
Kepala Dinas kesehatan, dr. Budiman simanjuntak,M.kes melalui sekretarisnya, E. Sihotang yang didampingi seorang staffnya S. Harianja kepada Wartawan Rabu,(29/10) mengakui adanya persolan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses penjatuhan hukuman. apa yang menjadi sanksi terhadap PNS tersebut tengah dibahas di dalam TIM penjatuhan hukuman, dalam hal ini Baperjakat . Disinggung masalah penggajian, S. Harianja selaku PPTK di Dinas tersebut menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan pada penyetopan gaji. mengingat belum adanya sanksi tegas dari pimpinan. Karena yang berhak menghentikan gaji adalah kepala daerah melalui surat pemberitahuan kepada unit terkait " ujarnya. namun ketika ditanya, apa yang menjadi kendala sehingga proses penindakan terhadap yang bersangkutan terkesan lambat dan lama, pihaknya enggan menjawab.
Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Humbahas, Makden Sihombing yang ditemui diruangannya menegaskan bahwa sekaitan itu, BKD tengah mengupayakan pemanggilan segera terhadap Mantan Direktris RSUD Doloksanggul untuk mempertanyakan status kepegawaiannya. karena sampai saat ini oknum PNS dimaksud tidak pernah masuk kerja, sesuai laporan dari Dinas kesehatan yang mengakui tidak adanya respon baik dari  yang bersangkutan dalam memenuhi panggilan pimpinan unitnya beberapa kali " pungkasnya.
sayangnya, pihak Inspektorat selaku pemegang fungsi pengawasan yang juga dikonfirmasi Media melalui pimpinannya Palbet Siboro,SE  tidak berkenan memberikan keterangan seputar sikap salah seorang PNS yang dinilai mengkangkangi PP 53 Tahun 2010. sebab, didalam PP No. 53 tahun 2010 pasal 10 jelas dikatakan bahwa bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 46 hari tanpa alasan yang sah dapat dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat. namun faktanya, hal itu tidak dilakukan oleh pimpinan terkait, padahal jelas diketahui bahwa oknum PNS humbahas yakni DR. ED. Manalu sudah tidak masuk kerja selama hampir 365 hari, akan tetapi tetap mendapatkan gaji. (Fir)   

Senin, 20 Oktober 2014

Disinyalir Dana DAK Swakelola Ke Sejumlah Sekolah di Humbahas Kena "PAJAK"


Doloksanggul,Mimbar
Sepertinya,tudingan tentang buruknya citra lembaga Pendidikan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam hal ini Dinas Pendidikan, semakin merambat luas dengan topik-topik yang berbeda. Tudingan atau dugaan tersebut muncul dari berbagai sumber yang diyakini memiliki bukti kuat atas terjadinya penyelewengan di dalam lingkaran lembaga yang menangani masalah sektor pendidikan ini. 
Salah satu tudingan yang sifatnya nyata ialah, dugaan tindak korupsi pada pengadaan TIK tahun anggaran 2011 dari kementerian. Dugaan ini berkembang menjadi penetapan 2 orang tersangka. Namun perkara ini, tidak pernah dipastikan kapan terselesaikan. Selanjutnya, dugaan penyelewengan dana DAK swakelola TA- 2012 pada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah ataupun ruang kelas. dugaan ini memberikan sebuah facta atas tudingan tersebut melalui penemuan pihak Tipikor Polres Humbahas atas kerugian keuangan Negara pada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah SDN 173395 Doloksanggul dengan jumlah ruangan sebanyak 15 .
Selain itu, dugaan adanya tindak korupsi pada penyaluran dana  Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) dari gubernur kepada para guru yang menerima, mengingat pengakuan sejumlah guru kepada Media yang mengakui bahwa penyaluran dana Bantuan Kesejahteran Guru (BKG) yang bersumber dari kebijakan Gubernur ini tidak pernah lagi mereka terima kurun waktu hampir dua tahun lebih, yang seharusnya penyaluranya setiap bulan ke rekening masing-masing guru.
ironisnya lagi, saat ini mencuat informasi yang menyebutkan bahwa Dana DAK swakelola yang tersalur langsung ke rekening masing-masing sekolah mulai tahun 2012 hingga tahun ini dikenakan tanda kutip "PAJAK" oleh pihak Dinas Pendidikan. salah seorang mantan kepala sekolah yang pernah ditemui oleh awak media dirumahnya belum lama ini menuturkan segala bentuk mekanisme penyelewengan yang terjadi selama dirinya aktif di lingkaran lembaga pendidikan tersebut. mantan kepala sekolah yang tak mau namanya disebukan ini mengatakan " sebelum dana tersebut turun dari pusat, pihak dinas pendidikan membentuk rapat terhadap sekolah-sekolah yang mendapat bantuan. dalam rapat tersebut, pihak dinas pendidikan mengemukakan apa yang menjadi kewajiban kepala sekolah dalam hal berkontribusi. dalam kesempatan rapat tertutup itu, diputuskan bahwa setiap kepala sekolah diwajibkan memberikan " PAJAK " dengan nilai 5 juta/ruang. artinya, jika satu sekolah mendapatkan biaya perbaikan untuk 3 ruang kelas. maka, kepala sekolah dimaksud akan membayar "PAJAK" sebesar 15 juta kepada pihak dinas pendidikan " akunya.
Namun jika para kepala sekolah membelok dari kesepakatan rapat, maka akan dikenakan sanksi berupa pengeseran jabatan" jelasnya.
pihak Dinas pendidikan Humbahas melalui kepala bidang sarana dan prasarana, Froles lumban toruan, ketika dikonfirmasi Wartawan diruang kerjanya Senin,(20/10) membantah informasi tersebut. " ah tidak benar itu lae, sampai saat ini kami tidak pernah melakukan pungutan sebagaimana yang dituduhkan" jawabnya. dirinya berdalih, bahwa dana DAK tersebut langsung dikelola oleh pihak sekolah. dan pihaknya hanya sebatas monitoring.
terpisah, Wesly pangaribuan salah seorang tokoh pemuda sekaligus politikus didaerah itu sebaliknya membenarkan tudingan yang menyebutkan adanya potongan "PAJAK" pada alokasi dana DAK swakelola ke sekolah-sekolah. demikian hal tersebut didukung oleh berbagai  data informasi yang diperolehnya. pria gondrong ini menegaskan, bahwa konsep permainan tersebut dirasa sudah tersistem dengan baik. hal ini menurutnya dilakukan untuk menjaga kekondusifan dua mata rantai yang saling membuntuti. maka untuk mengantisipasi itu, dilakukan lah demikian. 
namun disisilain, mereka-mereka yang terlibat dalam mata rantai itu harus tahu bahwa pada akhirnya permainan yang tengah dimainkan akan berakhir dan selesai. diharapkan dengan perubahan dan perombakan sistem pemerintahan di Indonesia yang akan dilakukan presiden baru kita nanti, bisa memberi ruang kepada setiap lapisan masyarakat untuk menyatakan kebenaran yang selama ini ditutupi oleh pihak penegak hukum, khususnya di kabupaten ini. tentunya melalui brangkas laporan yang mungkin bisa disiapkan pemerintah pusat dalam hal ini Pak Jokowi dalam menampung aspirasi rakyat . mengingat revolusi mental sebagaimana yang diprinsipkan Presiden Jokowi, harus menyentuh ke setiap sendi-sendi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah"pungkasnya. (Fir)

Minggu, 19 Oktober 2014

Kepala Anggota Sat Lantas Polres Humbahas "Ditempel Parang "


Rabu, 08 Oktober 2014

153 orang Tenaga Medis Belum Miliki SK Fungsional



3 Tahun Tidak Mendapat Tunjangan Fungsional
Doloksanggul,Mimbar
               Sejumlah para tenaga medic yang merupakan tenaga fungsional di  lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengeluhkan sulitnya memperoleh SK fungsional dari dinas terkait sebagai salah satu syarat utama bagi tenaga funsional untuk melakukan usulan kenaikan pangkat. Sehingga, akibat kendala tersebut para tenaga medic ini, terhitung mulai dari tahun pengangkatan 2010 sampai dengan tahun 2014 gagal memperoleh apa yang menjadi hak mereka sebagai seorang PNS di lingkungan Pemkab Humbahas, semisal dana tunjangan fungsional yang seyogiyanya diperoleh setiap bulannya.
            Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretarisnya Elson Sihotang didampingi salah seorang Staffnya Kristison Situmeang rabu,(8/10) diruang kerjanya menjelaskan alas an yang menjadi kendala kepengurusan SK fungsional terhadap para tenaga medis ini. Adapun kendala menyangkut hal dimaksud  ialah kurangnya berkas dari para masing-masing tenaga medis ini. Namun lebih jauh penyebab  keterlabatan itu semua sampai sekian lama, Mantan camat parlilitan itu enggan menjelaskan. Karena saat  itu, sekretaris yang lama menangani.
            Akan tetapi, Elson menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses hal itu untuk diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , namun setelah menunggu proses rekrutment CPNS selesai.” ujarnya.
            Kepala BKD Drs. Makden Sihombing,didampingi kasubbid fungsional Julus Manalu megatakan bahwa factor keterlambatan kepengurusan SK fungsional dimaksud ada di pihak dinas kesehatan. Karena pada dasarnya kami selaku BKD hanya sebatas memproses ketika segala persyaratan telah dilengkapi. Sebab menurut alurnya, usulan penerbitan SK fungsional terhadap yang bersangkutan datang dari Pihak Puskesmas yang kemudian diajukan ke Dinas kesehatan, selanjutnya diteruskan ke BKD untuk diproses.
            Namun kenyataannya, berkas para tenaga medis tersebut hingga kini belum juga masuk ke unit kami. Padahal seperti biasanya, BKD sudah mengeluarkan surat edaran kepada masing-masing instansi yang memiliki tenaga fingsional agar memberikan himbauan kepada para tenaga fungsional untuk segera melakukan pemberkasan penerbitan SK fungsional “jelasnya.
            Lebih lanjut Julus mengatakan, bahwa diri pernah menegaskan kepada pihak Dinas Kesehatan untuk segera mengusulkan pemberkasan SK fungsional kepada para tenaga Medis. Karena hal itu menurutnya bisa menimbulkan protes dari para pegawai funsional. “ urus kalian cepat berkas itu, jangan sampai demo mereka-mereka itu” ujarnya mengulangi pernyataannya. (Firman Tobing)
    

Penyeledikan Dugaan Korupsi Di Wilayah Kerja Kantor Tamben Humbahas Dihentikan Sementara



Humbahas,Mimbar
            Aksi penyeledikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Doloksanggul terhadap dugaan korupsi pada proyek pembangunan Jaringan Tenaga Rendah (JTR) listrik pedesaan yang berlokasi di Objek Wisata Sipinsur Desa Pearung kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) secara tiba-tiba terhenti sementara. Pasalnya, pejabat kejaksaan yang menangani proses penyelidikan di Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Humbahas ini dikabarkan akan pindah tugas ke daerah lain.  Dengan demikian tahapan penyelidikan akan dilanjutkan oleh pejabat yang akan mengantikan posisi Kepala Seksi bagian Pidana Khusus (Kasi Pidsus) selaku unit yang khusus menangani persoalan tindak pidana korupsi.
            Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Doloksanggul, Herus Batubara,SH,MH ketika ditemui Wartawan diruangannya mengakui hal tersebut. “ memang saat ini proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi pada pembangunan JTR listrik di Sipinsur kita hentikan sementara. Mengingat Kasi Pidsus Kejari, pak Benny Purba diperkirakan mau pindah tugas ke daerah lain, sebagai tindak lanjut dari surat penugasan yang disampaikan pimpinan kita. Nantinya persoalan penyelidikan tersebut akan dilanjutkan oleh pejabat Kasi Pidsus yang baru. Kalau tidak salah rencananya orang yang menduduki jabatan itu bermarga Panjaitan pindahan dari Sumatera bagian timur “ terang warga kecamatan Medan timur itu.  
            Diharapkan pejabat Kasi Pidsus Kejari Doloksanggul yang baru ini bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda, waktu dalam penanganan mantan Kasi Pidsus yang lama, termasuk penyelesaian perkara korupsi di Dinas Pendidikan Humbahas “ pungkasnya.
            Herus yang kembali ditanyai oleh Media seputar alas an perpindahan mantan Kasi pidsus Kejari Dolosanggul, Benny Purba,SH, apakah ada interpensi dari pihak-pihak tertentu sebagai intimidasi dari penanganan penyelidikan dugaan korupsi pada proyek pembangunan JTR, menjelaskan bahwa hal itu sudah merupahkan kententuan dalam mekanisme kerja di Internal Kejaksaan. Artinya, setiap anggota kejaksaan diwajibkan menjalani penyegaran ke setiap daerah di seluruh Indonesia sebagaimana tersirat dalam pernyataan yang berbunyi bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia. “ selama ini, pak Benny bertugas di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi karena Pak Benny belum pernah bertugas di Indonesia bagian Timur, ,maka sesuai aturan, beliau diberikan kesempatan bertugas di Wilayah yang dimaksud, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Soal adanya interpensi sebagai mana yang dimaksudkan, Herus kurang ,mengetahui hal tersebut. Namun dirinya tidak menampik, bahwa hal tersebut kerap menjadi tantangan pihak kejasaan dalam menjalankan supremasi hukum” tandanya.
Sekaitan itu, Sekjend P2KN Sumut Saut Sagala,SE kepada Wartawan belum lama ini meminta kepada  lembaga – lembaga terkait, seperti Kejaksan Agung (Kejagung) agar benar-benar memberikan pengawasan terhadap para aparatur yang dipercayakan menangani persolan hukum di daerah penempatannya. Selain itu, diharapkan pihak Kejagung menciptkan terobosan dalam penanganan permasalahan hukum, khususnya penindakan terhadap kasus korupsi yang kerap dijadikan oleh oknum-oknum kejaksaan sebagai aji mumpung demi kepentingan pribadi. Sehingga Image institusi Kejaksaan dimata Masyarakat terobati” ujarnya

By : Firman Tobing    

Senin, 06 Oktober 2014

3 Tahun Berlalu, Perkara Korupsi Di Dinas Pendidikan Humbahas “ Jalan Ditempat”




·        Ketua PKB Humbahas : “ Mungkin hanya Dijadikan ATM”
Humbahas,Mimbar
            Pasca ditetapkannya salah seorang Kabid berinisial SL oknum pegawai  Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas) sebagai tersangka  dalam hal dugaan kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan penunjang pembelajaran yakni Tehnologi Informatika Komputer (TIK) yang sumber dana nya dari APBN, hingga kini penyelesaian daripada kasus dimaksud masih diselimuti kabut tebal tanpa kejelasan yang logis dari pihak Kejari Doloksanggul. Sementara, seperti yang diketahui bahwa penetapan tersangka yang dikonfrensi kan oleh pihak kejaksaan negeri Doloksanggul terhadap sejumlah media diperkirakan telah memakan waktu hampir 3 tahun lamanya . dari rekaman   Media, SL ditetapkan pada Kamis (25/5/2012) lalu. Kemudian disusul dengan penetapan tersangka baru ditahun 2013 yakni BS yang merupakan rekanan.  namun keprofesionalismean serta kinerja nyata dari perangkat Kejari Doloksanggul belum membuktikan apa-apa kepada Masyarakat.  
            Hal ini menjadi guncingan ditengah – tengah masyarakat yang mengeluarkan asumsi bahwa aparat hukum seperti Kejaksaan Negeri Doloksanggul tidak serius menangani perkara korupsi di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.  Padahal jelas diketahui bahwa batas penanganan satu perkara tidak lebih dari 9 (Sembilan) bulan.  Politisi sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wesly Pangaribuan kepada awak media Senin,(6/10) di Doloksanggul mengatakan keberadaan Kantor Kejaksaan Doloksanggul di Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas) tidak benar-benar bekerja secara professional dan maksimal, hal itu dikatakannya, mengingat sample perdana penanganan kasus seperti dugaan korupsi pada pengadaan TIK di Dinas Pendidikan Humbahas yang sudah menginjak usia hampir 3 tahun lamanya belum dapat diselesaikan hingga kini. Padahal menurutnya, satu-satunya cara untuk membuktikan keberadaan  Kejari Doloksanggul adalah moment penanganan kasus TIK yang dimaksud. Akan tetapi, penantian masyarakat, terhadap pembuktian yang syogianya dilakukan pihak Kejari Doloksanggul dalam penegakan Supremasi hukum di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan masih tercatat nol besar” katanya.
            Wesly juga menilai bahwa keberadaan Kejari Doloksanggul di Humbahas hanya sebagai formalitas atau sebagai fasilitas pembelajaran bagi perangkat-perangkat kejaksaan untuk memperoleh peningkatan karir. Sehingga karenanya, implementasi penegakan hukum di Bumi Humbang Hasundutan diduga tidak mampu berjalan dengan professional. Dan itu merupahkan satu keuntungan bagi oknum-oknum terperiksa karena perangkat Kejaksaan Negeri Doloksanggul terkesan tidak memiliki beban profesionalisme” tegasnya.
                Lebih jauh Wesly menambahkan,  bahwa dirinya curiga, jangan – jangan orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan TIK ini hanya dijadikan tanda kutip ATM berjalan saja bagi kejaksaan Negeri Doloksanggul demi memperkaya diri. Mengingat dari mulai terbentuknya lembaga hukum kejaksaan di wilayah Humbahas, belum ada satu penyelesaian penanganan kasus korupsi yang dilakukan Tuan  Herus Batubara” tandasnya.
            Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Doloksanggul Herus Batubara,SH,MH yang ditemui Wartawan diruang kerjanya Senin,(6/10) mengatakan pihanya terus berupaya menuntaskan perkara tersebut. Namun yang menjadi kendala bagi pihaknya yakni belum diperolehnya pernyataan dari seorang ahli tentang keabsahan barang pengadaan tersebut. Sementara Ahli yang dimaksud tengah melanjutkan study ke Australia untuk mengambil S3. Dan hanya Dia (saksi ahli-red) satu-satu orang yang dipercayakan menangani persoalan tersebut, mengingat ikatan kerja yang sudah menjadi kesepakatan. “ kita sedang menunggu saksi ahli pulang study dari Australia, karena pernyataannya sangat kita butuhkan sebagai fakta dipersidangan nantinya. Setelah itu, tinggal mengambil hasil audit dari BPKP untuk dibawa dalam persidangan. Hal dimaksud juga merupakan factor pendukung dugaan terlibat atau tidaknya kepala Dinas Pendidikan, Wisler Sianturi  pada kegiatan pengadaan TIK kesejumlah sekolah” kilahnya.
             Selain terkendala saksi ahli, Herus mengaku bahwa pihaknya juga dibebani oleh kurang nya personil dalam penyelesaian perkara yang masuk dalam institusi itu. Saat ditanya kapan kepulangan ahli tersebut, Herus menjawab “ kemungkinan dua setengah tahun lagi.
 Melihat lama nya penantian pihak  Kejaksaan Negeri Doloksanggul terhadap saksi ahli yang dimaksud. Dimungkinkan perkara tersebut tidak akan pernah selesai walau Kajari Dolosanggul Herus Batubara pidah tugas dari Kabupaten Humbang Hasundutan.(Firman Tobing)