Selasa, 21 Juli 2015

Kasus Pembobolan Bank BRI Unit Lintong Ni Huta Tak Kunjung Terungkap

Polres Humbahas Dinilai  "Molor"

Doloksanggul,Mimbar
    Cukup diakui, bahwa kinerja pihak kepolisian di era bapak president Jokowi dan Jusuf Kala ini terbilang berubah sedikit lebih baik. Supremasi hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan di Negeri ini tampak jelas dan memberikan kepastian hukum serta dirasa meningkat dibanding periode-periode sebelumnya. Revolusi mental seperti yang disuarakan President Jokowi serasa merasuk ke seluruh aspek, salah satunya persoalan penegakan hukum yang tengah giat dilakukan oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. 
    Namun keseriusan itu sepertinya belum begitu termaksimalkan di sebagian besar daerah, seperti daerah kabupaten ataupun Kota madya. Gambaran ini dihadapkan langsung pada penanganan kasus pembobolan Bank BRI unit pembantu di Kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Humbahas dimana hingga kini belum terungkap. Menurut catatan, peristiwa pembobolan tersebut terjadi sekitar empat bulan lalu. 
    Drs.Erikson Simbolon salah seorang pengamat kepada Awak media Selasa,(21/7) kemarin di Doloksanggul mengatakan " seharusnya Pihak Polres Humbahas benar-benar serius mengungkap kasus pembobolan Bank BRI Lintong Ni Huta yang merugikan Negara mencapai Miliaran rupiah. Agar penilaian negatif terhadap kinerja kepolisian di wilayah hukum Humbahas tidak timbul. Sebab dimungkinkan kekawatiran Masyarakat tentang adanya tindakan main mata antara pihak kepolisian dengan para pelaku bisa saja terjadi. 
    Oleh karena nya, kridibilitas kepolisian sangat dipertaruhkan dalam setiap penyelesaian perkarara ataupun kasus. Sudah saat nya kepolisian dapat lebih transparan dalam menciptakan kepastian hukum," tandasnya.
    Anggota Komite sekolah ini mengharapkan agar polisi bisa bertindak lebih profesional dan akuntabilitas. Supaya pihak kepolisian benar-benar dipandang publik.
    Terpisah Kepala Unit Pembantu BRI Lintong Ni huta, Leo Simatupang kepada Wartawan mengakui bahwa hingga saat ini pihak nya belum menerima perkembangan hasil penyidikan dari Polres Humbahas. " kami sudah melapor ke Polres Humbahas, namun hingga kini belum ada kita terima hasil penyelidikan nya Pak,"ujarnya beberapa waktu lalu.
    Sementara Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Humbahas, AKBP. Rustam Mansyur melalui Kasubbag Humas, Aiptu. H. Meliala yang dikonfirmasi awak media belum lama ini bersikukuh dengan jawaban sebelumnya yang mengatakan bahwa persoalan tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Ditanya soal Standard Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara, putra Kabupaten Karo itu mengatakan " tidak ada SOP untuk itu" jawabnya.
    Menanggapi lambatnya kinerja Polres Humbahas dalam mengungkap kasus dimaksud, Kapoldasu Irjend pol. Eko Hadi melalui Kasubbid. Humas Poldasu AKBP.MP. Nainggolan Selasa kemarin, ketika dikonfirmasi Wartawan melalui pesan singkat, belum berkenan menjawab hingga berita ini diturunkan ke meja redaksi. (Fir)

Selasa, 07 Juli 2015

Sambut HUT Humbahas ke-12


Pemkab Humbahas Gelar Lomba Tortor Bagi Para Lansia

Dolok Sanggul,Mimbar
Menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Pemkab Humbahas melalui dinas perhubungan dan pariwisata (Dishubpar) Humbahas gelar lomba tor-tor untuk para lansia. Lomba tor-tor lansia itu dikuti perwakilan kecamatan se-Humbahas itu bertempat aula Huta Mas, kompleks Tano Tubu, Dolok Sanggul, Senin kemarin .

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Madin Sihombing, wakil bupati Marganti Manullang, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pimpinan SKPD dan lainnya.

Kadis Hubpar Humbahas, Mangupar Manullang dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan lomba tor-tor lansia bertujuan menggali kembali dan melestarikan seni dan budaya batak khususnya tor-tor sebagai warisan budaya batak, menggali kecintaan masyarakat kabupaten Humbahas terhadap tor-tor batak, sebagai wujud perngormatan terhadap lansia di Kabupaten Humbahas.

Lanjut Mangupar, tor-tor yang diperlombakan yakni, tor-tor mula-mula/somba, sibunga jambu dan hasahatan/sitiotio.

Bupati Maddin sihombing dalam sambutannya mengatakan, tarian tor-tor sebagai warisan lokal budaya batak perlu dilestarikan. Sebab seiring perkembangan tehnologi, warisan budaya local tadi sudah semakin luntur bahkan nyaris ditinggalkan dari generasi muda.

Dengan lomba tortor itu, kata Maddin, generasi muda diharapkan mencintai kembali tari tortor sebelum tari tortor itu diklaim pihak lain. Para lansia juga diharapkan menunjukkan tari tor-tor  yang benar sesuai makna tortor tersebut. (fir)
foto : Salah satu TIM tengah menunjukan kemampuan di panggung. Mimbar/Firman

Kejari Doloksanggul Dituding Terima Stabil


Penyelesaian Kasus Tipikor Pengadaan TIK di Disdik Humbahas Penuh Pertanyaan
Humbahas | Mimbar
    Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan TIK di Dinas pendidikan kabupaten Humbahas oleh pihak Kejaksaan Negeri Doloksanggul tak kunjung kelar. Persoalan yang menyita waktu hampir 5 tahun itu mengundang pertanyaan besar bagi publik. apa dan bagaimana sebenarnya tata kerja lembaga kejaksaan ini, serta apa yang menjadi kendala terhadap penuntasan perkara dimaksud.
    Pihak Kejaksaan negeri Doloksanggul yang kerap disuguhi pertanyaan seputar perkembangan penanganan kasus tersebut, dari dimulai nya penanganan perkara hingga sekarang selalu memberikan jawaban yang serupa, yakni masih dalam pendalaman. Sepertinya jawaban tersebut merupahkan senjata pamungkas para penegak hukum dalam memberikan jawaban kepada para pemburu berita sebagai tujuan untuk mengkelabui sorotan publik atas kinerja mereka yang cenderung mengedepankan kepentingan pribadi.
    Humas Kejari Doloksanggul melalui Kasi Intel Kejari, Amardi Barus ketika dikonfirmasi Media belum lama ini tentang proyeksi penanganan kasus Tipikor pengadaan TIK Disdik Humbahas APBN  TA- 2011 lalu mengatakan bahwa dirinya belum memperoleh keterangan dari pejabat teknis yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini Kasi Pidsus Kejari Doloksanggul Rudi Panjaitan, sebab yang bersanggkutan sedang menjalani pendidikan di jakarta. 
    " sampai saat ini saya belum mendapatkan keterangan tentang perkembangan kasus yang ditangani oleh pak Kasi Pidsus. Karena beliau sedang mengikuti pendidikan di jakarta. Namun hal ini akan tetap kita kordinasikan ke Bidang Pidsus. Sekaligus mengingatkan kepada beliau atas komitment nya pada penyelesaian kasus tersebut di akhir tahun 2015 ini" ujar pria berdarah batak karo itu. 
    menanggapi hal tersebut, salah seorang tokoh pemuda pemerhati Kabupaten Humbahas,  Felix Andi Siregar kepada awak media Selasa,(7/7) mengatakan bahwa timbul kecurigaan yang mendalam pada penuntasan kasus tipikor TIK Disdik Humbahas. sebab nilai rupiah merupakan kendala yang paling utama atas kelancaran penyelesaian sebuah perkara korupsi di Indonesia, termasuk di kabupaten Humbahas. Tidak jarang orang-orang yang tersandung hukum seperti kasus korupsi menggunakan uang untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum, bahkan untuk mencapai suatu tujuan. 
    " saya khawatir, kejaksaan telah mendapat sekantong uang kertas pecahan seratus ribu dari oknum-oknum  yang terlibat. hal dimaksud sebagai bentuk permohonan kepada  pihak kejaksaan agar proses penanganan kasus hukum terhadap oknum-oknum tadi dihentikan atau diperlambat. Sehingga penuntasan kasus TIK ini diperpanjang hingga sekarang alias belum tuntas-tuntas " ujar mantan mahasiswa Fakultas hukum itu. 
    sebaiknya persoalan ini, dibawa ke Jaksa bidang pengawasan di Kejaksaan Tinggi atau Kejagung" tambahnya. 
    Terpisah, seorang praktisi hukum yang juga Adovat Burju Sihombing,SH menilai bahwa tuntasnya sebuah perkara yang ditangani aparat hukum diukur dari seberapa besar keseriusan para penegak hukum ini menangani kasus tersebut" tegasnya. (fir) 

Rabu, 17 Juni 2015

Kejari Dolok Sanggul Jadi Sorotan


Sejumlah Penanganan Kasus Korupsi Terkesan “Gertak Sambal”
 
Humbahas,Mimbar
 
    Sejumlah kasus yang sedang ditangani pihak, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, menuai tanggapan dari masyarakat Humbahas. Seperti penanganan kasus, pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2013 berbiaya Rp 1,8 miliar, pembangunan jaringan tegang rendah (JTR) tahun anggaran 2013 berbiaya Rp 485 juta.
 
    Kedua kasus yang ditangani itu, kesannya hanya “gertak sambal” dengan tidak ada menetapkan tersangka, walau telah berulangkali diperiksa. Sebaliknya, kasus pengadaan teknologi informatika komputer (TIK) sebanyak 21 unit komputer tahun anggaran 2011, menetapkan dua tersangkanya yakni, mantan Kabid Dikdas,SL dan rekanan BS. 

    Namun, sejak ditangani ditahun 2012 lalu, kasus dana TIK ini belum juga sampai ke Pengadilan. Sekaitan itu, pemerhati pembangunan, Andi Siregar,30, menuntut, kejari Dolok Sanggul segera menuntaskan beberapa kasus dugaan korupsi tersebut. Sebab, diannya menilai hingga kini penanganan kasus tersebut proses hukumnya belum jelas.
 
    “ Jangan hanya memeriksa saja, tetapi hasil pemeriksaan tidak jelas. Berarti ini kesannya hanya gertak sambal saja,” tegas Andi di Dolok Sanggul, Rabu  kemarin.
 
    Andi mengungkapkan, bila proses hukumnya sampai tahun ini belum juga jelas, Herus Batubara selaku Kepala Kejaksaan Negeri di Dolok Sanggul, mundur dari jabatan. Dinilai, karena tidak mampu sebagai pimpinan di kejaksaan itu menangani segala kasus tindak pidana korupsi.
 
” Lebih bagus mereka ini mundur dari jabatannya, ngapai disitu tetapi satupun kasus tidak dapat dituntaskan,” ungkap Andi.
 
    Hal serupa juga disampaikan, Sekretaris Organisasi Kepemudaan dari Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) Kabupaten Humbahas, Gamaliel Simbolon. Pria beruban ini malah meminta agar kejaksaan di Dolok Sanggul ini layak dibubarkan.
 
    Karena, dalam penanganan kasus di kejaksaan tersebut, belum ada satupun sampai ke meja pengadilan. Malah, hanya melakukan pemeriksaan, tanpa ada pembuktian yang lebih jelas, katanya.
 
“  Sejak ada kejaksaan di Dolok Sanggul, satupun tidak ada yang naik ke pengadilan. Hanya kasus korupsi pelimpahaan dari Medan dan bukan penanganan sendiri. Sedih kita melihat hukum di Humbahas ini,” tambahnya.
 
Menurut Gamaliel, sekaitan penanganan sejumlah kasus tersebut, agar bernilai positif dari masyarakat, kejaksaan diharapnya melakukan gelar perkara. Hal itu, menurutnya agar ada kepastian hukum lanjut atau tidaknya ditangani, ujarnya.
 
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul Herus Batubara ketika hendak dikonfirmasi sekaitan penanganan sejumlah kasus diwilayah hukumnya, tidak berada ditempat. Ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat, enggan membalas.
 
Demikian juga, Kepala Seksi Pidana Khusus Rudi Panjaitan. Melalui pesan singkat, ketika dipertanyakan mengenai sejumlah kasus tersebut, juga tidak mau membalas.
 
Sekedar diketahui, penanganan sejumlah kasus tersebut, seperti pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan pagu anggarannya Rp 1,8 miliar tahun anggaran 2013 dari APBD Humbahas. Berkembang informasinya, pengadaan mobil ini diduga di mark up.
 
Selain itu, pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) dengan pagu anggarannya Rp 465 juta dari APBD Humbahas TA 2013, menurut informasinya tidak sesuai dengan peruntukan dari peraturan dan diduga sarat korupsi. 
 
Sekaitan pembangunan JTR ini, dua pegawai di perkantoran pertambangan dan energi yakni Mindrod Sigalingingg dan Benton Lumban Gaol, telah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan. Sayangnya, hasil pemeriksaan itu sampai saat ini pihak kejaksaan belum juga ada menetapkan tersangka.
 
Bahkan, kasusnya ini tidak diketahui sudah sejauhmana, apakah dipetieskan atau masih dilanjutkan.(Fir)

Kamis, 04 Juni 2015

Penangkapan Bandar Togel Di Humbabahas Bisa Timbulkan Elektebilitas Politik


Humbahas,Mimbar
Baru-baru ini Satuan Reserse Polres Humbahas berhasil meringkus Rico Sihombing (36) yang disebut-sebut salah satu bandar judi  togel yang belakangan sebelumnya marak di Humbahas. Setelah 3 bulan menyandang status DPO dalam target pihak Kepolisian Resort (Polres) Humbahas, tepatnya 13 februari 2015, Rico Sihombing yang merupahkan warga Pasar baru Kecamatan Lintong Ni Huta, Kabupaten Humbahas diciduk Polisi pada Kamis (4/6) di rumahnya sendiri.  Dalam penangkapan tersebut, Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah buku ekspedisi bertuliskan angka-angka, kemudian uang sebesar Rp.400.000. 
Penangkapan Rico sesuai LP/18/II/2015 tanggal 12 februari 2015 lalu. Hal tersebut disampaikan Kapolres Humbahas melalui Kasat Reskrim Polres Humbahas,AKP. Hendro Sutarno kepada Awak media Kamis,(4/6). 
Namun menariknya, dalam situasi ini publik diberi kesempatan memberikan penilaian atau menganalisa dua objek situasi yang saling berpaut dan memberikan dampak politik pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Humbang Hasundutan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sudah barang tentu, Publik sepatutnya memberikan acungan jempol terhadap kinerja pihak kepolisian. Akan tetapi, dibalik keberhasilan pihak kepolisian, diprediksikan akan terjadi sedikit penurunan popularitas politik bagi seorang pelaku politik.
Hal ini dimaksudkan, mengingat kekaguman publik ataupun masyarakat atas keberhasilan pembangunan dan peraihan berbagai prestasi  yang dicapai oleh "Seorang Sihombing"  akan luntur dimakan usia. (Fir)

Minggu, 31 Mei 2015

Anggaran Terbatas, Pilkada Humbahas Terancam Setengah Jalan


Humbahas,Mimbar
Sepertinya Pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015 di Kabupaten Humbahas, bisa jadi akan terancam batal. Pasalnya, Panwaslu Kabupaten Humbahas selaku bagian penyelenggara pemilukada merasa belum siap ikut sebagai penyelenggara.

Potensi tersebut diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemda Humbahas. Dana senilai Rp 2,9 Milyar yang diberikan Pemerintah dirasa tindak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pemilukada nanti. Sementara, secara tehnis pihaknya telah mengakumulasi dan mengajukan permohonan  dana senilai Rp. 7 Milyar.

” Ya kita rasakan untuk pilkada di kabupaten ini, kami (panwas) belum siap. Seperti nya layak dibubarkan saja karena mengingat keterbatasan dana yang kami gunakan,” ungkap Nelson kepada Wartawan Kamis pekan lalu.

“ Apa lagi kami tidak mau jadi bulan-bulanan seperti tekanan dari anggota maupun masyarakat,” sambung pria berkacamata ini saat disinggung soal dana mereka.

Nelson mengungkapkan, dana yang senilai Rp 2,9 miliar itu prosesnya dirasakannya hanya sampai 3 hingga 4 bulan saja sejak mulai bulan Mei berjalan. Setelah itu, maka tahapan proses lainnya tidak dapat dijalani pihaknya hingga selayaknya dirinya merasakan untuk dibubarkan.

Apalagi dalam persoalan itu, dirinya mengaku akan menyurati pihak bawaslu pusat. Soal keterbatasan dana tersebut," katanya. Agar pihak bawaslu pusat mengetahui kondisi di kabupatennya ada yang belum siap dalam menyelenggarakan pilkada.

Sekaitan dana itu lagi, Nelson menambahkan, dirinya mengaku dalam proses penetapan dana itu, pihaknya sama sekali tidak ada diikutsertakan oleh pihak pemda setempatnya. Seperti dirinya beserta wakilnya. “ Kan lucu sementara kami yang sebagai pengguna anggaran, kami yang menyusun anggarannya. Ini malah mereka sendiri yang menyusun dan menetapkan anggarannya,” katanya dengan rasa kecewa.

Disinggung apa sudah ada dicairkan dana itu, pria ini mengaku sampai saat ini pihaknya bersama pemda belum ada menyepakati nota perjanjian hibah daerah (NPHD). Dengan alasan, soal dana, pemerintah hanya berpatokan peraturan Kemendagri nomor 44 tahun 2015.

Sebaliknya, menurut Nelson undang-undang nomor 8 tahun 2015. Hingga akhirnya, merekapun merasakan tidak mau menerima biarpun tahapan proses mereka sebagai pengawas pemilu sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp 50 jutaan lebih, katanya.

Anehnya lagi, dana yang ditampung oleh pemda Humbahas ini senilai Rp 2,9 miliar agar dapat tercukupi, kabarnya pemerintah ini disebut mentiadakan panitia pengawas di TPS.” Masa pengawas di TPS itu agar ditiadakan, kan lucu. Itulah kabarnya dari pemerintah ke kita, agar ditiadakan TPS,” ungkap Nelson lagi.

Lanjut Nelson, sekaitan pilkada di Humbahas ini, diakuinya harusnya pemerintahnya mengetahui letak geografisnya. Sementara, pilkada sudah dua kali telah dilakukan dan ini yang ketiga kali. Pada periode pertama tahun 2005, diakuinya terjadi pelemparan batu, demikian tahun 2010, ungkapnya.

Maka demikian, sehubungan dana yang telah diajukan mereka sebelum ditetapkan Rp 2,9 miliar, dari tahapan proses pilkada, dari proses ancaman pemilu tersebut dirinya mengaku melihat hal tersebut. Dana harus disiapkan mencapai Rp 7 miliar. Apalagi dari beberapa para calon kepala daerah, tambahnya.

Pun demikian, pria berkacamata ini mengaku, sekaitan dana dan melihat proses tahapan pemilu sudah berjalan, maka pihaknya akan menerima dana tersebut bila tidak ada diujung kepastiannya. Namun, dirinya mengaku, dana yang akan habis nantinya, dirinya mengaku pemerintah jangan menyalahkan mereka bila akhir jalan dana itu berakhir di bulan September.

Dan mereka siap membubarkan diri, tahapan proses selanjutnya. Karena alasan, dana sudah terpakai semua," tutupnya. (Fir)

Selasa, 26 Mei 2015

Tersangka SL Tantang Kejari Doloksanggul : " Segera Limpahkan Ke Pengadilan "


Humbahas,Mimbar
Masih seputar lamban nya penuntasan perkara tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas pada kegiatan pengadaan TIK APBN TA- 2011 yang memakan waktu hampir satu periode. Publik yang terus memantau perkembangan penanganan kasus korupsi tersebut menanti komitmen pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Doloksangggul pada penyelesaian akhir perkara, yang hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum yang jelas. 
Hebatnya lagi, tidak hanya Masyarakat bahkan salah seorang tersangka, SL (Mantan Kabid di Disdik Humbahas) malah mengharapkan sekali agar perkaranya secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk proses penuntutan. Sebab dirinya merasa sudah terlalu lama gelar TERSANGKA ini disandang nya. " saya sudah meminta kepada pihak Kejaksaan agar dipercepat proses penuntutannya. dan ini saya sampaikan secara lisan kepada mereka. Agar upaya praperadilan yang nantinya akan kita lakukan, bisa segera dilaksanakan. Kebenaran juga akan terlihat disana" pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Doloksanggul, Herus Batubara, melalui Humasnya Kasi Intel, Amardi Barus yang dikonfirmasi Media selasa,(26/5) mengatakan bahwa proses penanganan perkara dimaksud masih ditindak lanjuti. Pihaknya juga mengupayakan agar kasus tersebut bisa tuntas pertengahan tahun ini. Disinggung tentang keterlibatan WS selaku Penanggung jawab Dinas, Putra Tanah Karo ini enggan menjawab. " Kasus itu masih terus kita tindak lanjuti. Dan diusahakan selesai pertengahan tahun ini. Soal potensi keterlibatan WS selaku Kepala Dinas, sampai sekarang ini belum ada alat bukti yang mengarah kesitu" kilahnya.
tetapi, nanti secara teknis kita kordinasikan dulu sama Pak Kasipidsus. Mengenai permintaan SL terhadap percepatan penanganan perkaranya adalah hal yang positif. Karena yang bersangkutan butuh kepastian hukum"tambahnya. (Fir)