Rabu, 19 Agustus 2015

Jelang Purna Bakti,Maddin Sihombing Resmikan 206 Nama Jalan dan Sejumlah Gedung Pemerintah



Humbahas ,Mimbar
            Sebelum memasuki akhir jabatan yang diserahterimakan pada Selasa,(25/8) mendatang, Bupati Humbahas, Drs. Maddin Sihombing,Msi bersama Wakil Bupati Humbahas, Marganti Manulang menggelar peresmian 206 nama jalan dan sejumlah gedung pemerintahan. Masing-masing yakni 4 gedung kantor camat dan 4 gedung sekolah baru. Kegiatan tersebut ditempatkan di halaman kantor Camat Paranginan Rabu,(19/8), yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat perwakilan masing-masing kecamatan serta sejumlah anak rantau. selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh Sekdakab Humbahas,Saul Situmorang, Ketua Lembaga Adat Daliha Natolu (LADN) TN Naingolan, Ketua DPRD Humbahas Manaek Hutasoit serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah diantaranya Asisten I Tonny Sihombing,Asisten II Tahi Gultom, Asisten III Edy sinaga, Kepala Bappeda,Lamhot Hutasoit, para camat serta kepala sekolah dan kepala desa sekabupaten.
            Asisten I Pemerintahan Tonny Sihombing kepada Wartawan menjelaskan bahwa pemberian nama jalan tersebut murni aspirasi masyarakat yang melibatkan pertimbangan dari perangkat – perangkat desa dan tokoh – tokoh masyarakat setempat sekabupaten . Pemberian nama jalan ini menurutnya dikelompokan menjadi 3 versi, yakni nama pahlawan 60 %, nama tokoh 20% dan nama hasil bumi 20%.
Secara rinci Tonny menjelaskan bahwa 206 nama jalan tersebut disebar ke 10 kecamatan, yakni Kecamatan Doloksanggul terdapat 37 nama jalan. Kecamatan lintong ni huta terdapat 61 nama jalan, kecamatan paranginan terdapat 14 nama jalan, kecamatan onan ganjang memiliki 17 nama jalan, selanjutnya kecamatan Pollung terdapat 8 nama jalan, kecamatan bhakti raja terdapat 16 nama jalan, kecamatan Pakkat memiliki 20 nama jalan, untuk kecamatan Parlilitan ada 21 nama jalan, Kecamatan tarabintang terdapat  3 nama jalan dan 9 nama jalan lagi untuk kecamatan Sijamapolang”jelasnya.  
            Dalam amatan media, acara tersebut cukup dibalut rasa haru mengingat moment tersebut sekaligus acara perpisahan terakhir Bupati Maddin Sihombing dengan masyarakatnya yang begitu mencintai nya. Dan berharap kiranya Bapak Maddin Sihombing tetap campur tangan dalam memberikan pemikiran kepada pemerintahan yang baru nanti untuk mendukung kelancaran pembangunan di kabupaten humbang hasundutan.
            Bupati Humbahas, Maddin Sihombing dalam sambutannya kepada masyarakat menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua component masyarakat yang selama ini telah mendukung program - program pembangunan yang dilakukan pemerintah dibawah kepemimpinannya selama 2 periode atau 10 tahun ini. Kesemua itu merupahkan wujud kebersamaan masyarakat dan pemerintah kabupaten humbahas dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan.
            “ berbagai pembangunan telah dilakukan selama 10 tahun. 153 desa telah terlayani transportasi pengangkutan roda 4. Hal itu dimaksudkan agar centra-centra pertanian terakomodir dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi rakyat dapat lebih berkembang. Maddin meminta kepada masyarakat untuk tetap berpegang pada motto yang sudah ditetapkan bersama yaitu belajar keras, bekerja keras dan berdoa terus. Dengan pedoman itu kita menyakini bahwa suatu saat nanti Humbang Hasundutan (Humbahas) bisa menjadi pusat ekonomi di sekitar tapanuli” tegasnya.
            “ kesatuan hati merupakan kunci keberhasilan bersama. Apalagi kita mengakui bahwa humbang hasundutan memiliki banyak potensi yang cukup mendukung. Namun dibutuhkan sumber daya manusia handal yang mampu mengkelola, agar percepatan pembangunan dapat dicapai” pungkas Bupati yang kaya akan prestasi ini.
            Lebih lanjut Maddin menyampaikan bahwa keberadaan nama jalan ini merupakan mediasi bagi masyarakat untuk mempercepat komunikasi dan informasi” tambahnya.
            Salah seorang Tokoh masyarakat S. Manullang yang temui wartawan mengemukakan bahwa Ia sangat mengapresiasi sikap dan kepemimpinan bapak Maddin Sihombing, sebab beliau betul-betul mendedikasikan dirinya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal itu dibuktikannya saat ini, yaitu sebelum masa jabatan bupati berakhir, dirinya masih menyempatkan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya” ujarnya. (Fir)             
            Foto : Bupati Humbahas,Maddin Sihombing didampingi Wakil Bupati Marganti Manulang saat menandatangani prasasti. Mimbar/Firman

Selasa, 11 Agustus 2015

Oknum Anggota Poldasu Dituding Endapkan Kasus Alkes Humbahas



Laporan Dugaan Monopoli Penyelidikan Kasus Korupsi Alkes Humbahas di Kirim Ulang Ke Dirkrimsus Mabes Polri
Doloksanggul,Mimbar
Setelah sekian lama, Kepolisian Daerah sumatera Utara melalui bidang criminal khusus belum juga dapat memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan penyalahgunaan kewenganan yang dilakukan salah seorang pejabat kelas II pada kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul Tahun Anggaran 2012 lalu. Pihak Poldasu yang kerap dikonfirmasi awak media terkesan bungkam dan sepertinya sengaja menutup-nutupi persoalan tersebut.
Ironisnya, Poldasu melalui Kasubbid Humasnya,AKBP. MP Nainggolan yang kembali di konfirmasi Media beberapa waktu lalu, tiba-tiba membantah bahwa persoalan yang dimaksud tidak berada di Mapoldasu. Sementara keterangan yang dihimpun oleh media dari salah seorang Petinggi Polres Humbahas menyebutkan bahwa kasus dugaan Alkes Humbahas ditangani oleh tipikor Poldasu. Hal tersebut dibuktikan dengan surat pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Poldasu ke mantan Direktris RSUD Doloksanggul, saat hendak dilidik oleh Satuan Tipikor Polres Humbahas. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan besar di mata public. Bisa jadi kridibilitas management Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang saat ini dipercayakan kepada Bapak Irjend.Pol  Eko Hadi Sutedjo selaku Kapoldasu akan tercoreng.
    Menurut catatan media,  bahwa laporan dugaan adanya monopoli penanganan penyelidikan dugaan kasus korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintahan kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul – kabupaten Humbahas sudah pernah disampaikan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum. Namun sepertinya laporan tersebut belum mendapat tanggapan serius dari Pimpinan Polri yang saat itu dijabat bapak Jenderal Polisi Sutarman. Mungkin mengingat adanya beberapa persoalan nasional yang hendak segera dituntaskan.
           Akan tetapi, Saut sagala,SE  yang merupakan aktivis anti korupsi sekaligus Sekjend. Pemantau Pengelolaan Keuangan Negara (P2KN) Sumut kepada awak media selasa,(11/8) menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan kembali laporan tersebut ke Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Mabes Polri untuk di teliti.
Sangat diharapkan, surat laporan tersebut tentunya bisa menjadi bahan evaluasi bagi para pimpinan yang ada di pusat sana, sehingga citra penegakan hukum di Indonesia bisa benar-benar terlaksana dimata publik. Dan hal ini merupakan momentum bagi para wakil rakyat dan aparatur untuk membuktikan kepada publik bahwa sejatinya kita bagian dari bangsa indonesia ini mengharapkan perubahan yang jauh lagi kedepan, khususnya dalam memanage pemerintahan di Indonesia ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebab, rakyat indonesia kian hari semakin cerdas dan memahami jalur dan ketentuan yang mungkin selaman ini belum dimengerti” pungkas mantan reporter TVone itu.
            Lanjut kata Saut, aksi pengaduan yang dilakukan itu perlu diapresiasi dan diteladani lembaga-lembaga lain, sebab hal itu merupakan satu pembuktian kepada masyarakat bahwa ketimpangan dan penyelewengan yang mungkin kerap dilakukan pejabat pemerintah, ataupun, aparat kepolisian serta TNI  dan diketahui oleh masyarakat, bisa dilporkan kepada lembaga yang berwenang, itu pun jika pejabat berwenang tersebut masih memiliki jiwa  Idiologi yang tinggi dihatinya “ pungkasnya sedikit menggelitik.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjend. Pol. Eko Hadi Sutedjo yang kemudian kembali dikonfirmasi media, Selasa(11/8) melalui Kasubbid. Humas Poldasu AKBP. MP Nainggolan, tentang perkembangan penyelidikan dugaan korupsi Alkes Humbahas, belum juga berkenan memberikan keterangan hingga berita ini diturunkan. (Fir)              


Pelaku Pembobol Bank BRI Lintong Nihuta Pulkam, disambut dengan Borgol


Humbahas,Mimbar
Kurang lebih kurun waktu 4 bulan polres humbahas melakukan pengejaran terhadap pelaku pembobolan Bank BRI unit kecamatan Lintong Ni Huta Kab. Humbang Hasundutan. Setelah sekian lama dalam pantauan, akhirniya pelaku pembobolan ini keluar dari persembunyiannya. Tersangka, Jekson Manalu (25) yang diketahui selama ini bersembunyi di Papua, berhasil diringkus Polres Humbahas, Jumat pecan lalu dari rumah orangtuanya Desa Pergaulan Kecamatan Lintong Nihuta.
Keterangan dihimpun, tersangka Jekson yang selama ini sembunyi di Papua, pada tanggal 21 Maret lalu, dia bersama rekannya Ricardo Sihombing (DPO), yang keduanya sebagi satpam di bank tersebut. Merusak brankas yang berisikan uang. Setelah brankas dirusak, para tersangka ini kemudia mengkosongkan uang dari dalam brankas tersebut yang jumlahnya Rp 1.112.406.000,00. Setelah itu, kedua tersangka melarikan diri dan sembunyi di Papua.
“ Sejak kejadian itulah mereka sembunyi. Dan pelaku Jekson, tiba-tiba ketika diketahui keberadaannya pulang kampung halaman rumah orangtuanya. Petugas kitapun langsung menyergapnya,” ungkap Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Hendro Sutarno kepada awak media.

Dari tangan tersangka, polisi menyita beberapa barang bukti sekaitan pembobolan brankas pada Bank BRI Lintong Nihuta tersebut. Kini, tersangka sedang dalam pemeriksaan di Mapolres Humbahas. Sedangkan, tersangka Ricardo Sihombing, masih dalam pengejaran” pungkasnya.(Fir)
foto tsk

Polres Humbahas Amankan 40 Batang pohon Ganja




Humbahas,Mimbar
Personil Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui satuan narkoba berhasil mengamankan 40 batang pohon ganja dari desa Sigalinggging Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Minggu kemarin.
Kapolres Humbahas AKBP Rustam Mansur melalui Wakapolres  Kompol Marudut Hutabarat didampingi Kasat Narkoba AKP Maimun, Kasubbag Humas Aiptu H Meliala Sembiring dalam konfrensi Pers di Mapolres Humbahas, Senin kemarin mengatakan, pengamanan sekaligus penangkapan pemilik barang haram itu, CS alias Galingging 40 tahun warga desa Sigalingging itu, berkat pengembangan dari penangkapan dua tersangka pemakai narkoba jenis ganja SMT, 28 tahun dan AG 19 tahun. Dua tersangka pemakai ganja itu merupakan warga desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta, Humbahas.
“Awalnya kita menangkap tersangka pemakai ganja, SMT dan AG dari desa Nagasaribu tidak jauh dari kediamannya. Dari tangan tersangka kita mengamankan 3,4 gram daun ganja kering dan tiga bungkus ganja. Atas pengembangan dari dua pemakai ganja itu, kita berhasil menangkap CS selaku pemilik ladang ganja,” kata Kompol Marudut.
Hasil pemeriksaan sementara, tambah AKP Maimun, CS menanam barang haram itu diantara tanaman kopi yang tidak jauh dari kediaman CS di desa Sigalingging. Ayah tiga anak itu sudah merawat tanaman ganja itu sejak tujuh bulan lalu dan hasilnya dijual ke SMT dan AG.
Menurut CS, pohon ganja itu tumbuh dengan sendirinya diantara kompos ayam yang pernah dibelinya dari luar kota. “Ganja itu tumbuh sendiri pak diantara kompos ayam yang pernah saya beli dari luar kota. Selanjutnya saya rawat hingga kini menjadi 40 batang,” terang pria yang mempersunting Br Nababan saat ditanyai awak media.
Sebelumnya, saat bersamaan, satuan Narkoba Polres Humbahas telah meringkus dua pemakai narkoba jenis ganja dan sabu di Gg. Gedung Serbaguna Tumorang Jl. SM Raja Dolok Sanggul. Kedua tersangka itu masing masing TS 36 tahun, warga desa Sihite II, Dolok Sanggul dan FM (39) warga Jl SM Raja, Dolok Sanggul. Dari tangan tersangka petugas mengamankan barang bukti ganja, kaca pirex, alat hisap sabu dan mancis.
Lebih lanjut, kata AKP Maimun, lima tersangka narkoba yang berhasil diringkus personil Polres Humbahas dijerat pasal yang berbeda. Kepada tersangka CS dijerat pasal 113 ayat 2  subs 114 ayat 2 UU no 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
Sementara tersangka FM, TS dan SMT dijerat pasal 111 ayat (1) subs pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI ni 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Selanjutnya tersangka AG dijerat pasal 127 ayat 1 huruf a UU nomor 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. (Fir)

Rabu, 05 Agustus 2015

Komponen Kejaksaan Negeri Doloksanggul Akan di Laporkan Ke Bidang Jamwas Kejatisu




Doloksanggul,Mimbar
            Hampir 5 (lima) tahun lamanya, penanganan kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan TIK APBN TA-2011 lalu yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Doloksanggul tak kunjung memberikan kepastian hukum. Padahal jauh sebelumnya 2 (dua) oknum yang diduga terlibat dalam perkara tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan belum dilakukan penahanan. Menurut catatan, kedua tersangka dimaksud yakni SL seorang oknum PNS dan seorang lagi BS yang merupahkan rekanan atau kontraktor. Bertahun-tahun lama nya kedua oknum ini menyandang gelar tersangka dan tampak bebas berekspresi, seolah-olah tidak memiliki cacat hukum.
            Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Doloksanggul, Herus Batubara melalui Kepala seksi Pidana khusus (Kasi Pidsus) Rudi Panjaitan yang kerap dikonfirmasi media seputar perkembangan penanganan kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan TIK yang sifatnya swakelola tersebut tetap pada jawaban yang dikemukakan 5 (lima) bulan lalu. Bahwa pihaknya sedang menunggu hasil audit BPKP. Sementara diketahui, tidak ada alas an dari pihak BPKP menahan atau memperlama keluarnya hasil audit tersebut. Sebab jika itu dilakukan, maka pihak BPKP dapat dinyatakan menghalang-halangi jalannya proses hukum atau tepat proses penyidikan.
            Dan bukan hanya itu, sejumlah perkara yang diketahui masuk dalam daftar penyelidikan pihak kejaksaan negeri doloksanggul sepertinya dipeti es kan. Sebab sejauhmana perkembangan dan hasil penyeledikan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi tersebut seakan lenyap dimakan usia tanpa tindak lanjut. Kasus-kasus dimaksud yakni proyek pembangunan JTR di Kantor Pertambangan dan Energi Humbahas, Proyek Pembangunan Imprastruktur Pedesaan (PPIP), dan Pengadaan Mobil pemadam kebakaran APBD Humbahas TA-2013. Melihat keadaan ini, sepantasnya lembaga Kejaksaan yang diperkirakan beroperasi mulai tahun 2010 ini di laporkan ke bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) atau bila perlu ke Kejaksaan agung (Kejagung). Agar komponen kejaksaan Negeri Doloksanggul bisa segera ditindak tegas, kalau perlu di copot dari jabatan, karena dianggap menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri serta melanggar sumpah/janji jabatan yang diamanatkan dalam undang-undang. Demikian disampaikan Andi Siregar,salah seorang putra Humbang sekaligus aktivis di kabupaten yang berusia 12 tahun itu kepada wartawan Rabu,(5/8) di Doloksanggul.
             Andi menegaskan bahwa berkas pelaporan tersebut akan segera Ia ajukan secepatnya. Mengingat beberapa dari component di Kejari ini, menurut informasi berencana pindah tugas tanpa menghasilkan satu produk selama memanggku jabatan. Bahkan menurut cerita, uang dari Humbang Hasundutan ini pun sudah habis diporotin oleh yang bersangkutan” tegasnya.
            Kajari Doloksanggul HR. Batubara melalui Kasi Pidsus, Rudi Panjaitan yang kemudian kembali dikonfirmasi Wartawan Rabu,(5/8) tentang penyelesaian kasus TIK tersebut, kembali memberikan jawaban yang sama, yaitu “ kita masih menunggu hasil audit BPKP “ jawab rudi. Ketika media meminta Nomor Sprindik perkara tersebut, sangat ironis pihak kejaksaan Negeri Doloksanggul sepertinya kurang memahami undang-undang yang mengatur kebebasan Pers dan keterbukaan informasi Publik. Sebab institusi ini tidak berkenan memberikan nomor surat perintah penyidikan atau nomor daftar penyelidikan perkara sebagai landasan SOP, saat media memohonkan nya.
Kajari Doloksanggul yang dimintai tanggapan atas laporan terhadap dirinya kepada bidang pengawasan Kejatisu, bungkam seribu bahasa. (Fir)