Rabu, 23 Juli 2014

Selain Tak Terealisasi, Dana Insentif Guru Dari Gubernur Disebut –sebut Mengendap di Kasda


Humbahas,Mimbar
Dana Insentif atau yang disebut Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) yang bersumber dari kebijakan pemerintah Provinsi ini, selain 1,5 tahun belum dibayar, setelah ditelusuri ternyata dana tersebut lama mengendap di Kas Daerah (Kasda) hampir 2 (dua), yakni mulai tahun memasuki Tahun Anggaran  2013 hingga tahun 2014 bulan kedelapan. Menurut pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan (DPPK) Daerah Kabupaten Humbahas, kepala Bidang Anggaran Martogi Purba, melalui staffnya Jepri Siahaan yang dikonfirmasi Awak media baru-baru ini Selasa,(23/7) di Doloksanggul menjelaskan alasan keterlambatan realisasi dana dimaksud. Menurutnya hal itu disebabkan, dana tersebut masuk ke Kasda melewati batas ketentuan pengajuan pencairan dana, yang mempedomani surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Humbahas. Dengan menegaskan bahwa batas akhir pengajuan pencairan dana tersebut selambat-lambatnya pertanggal 28 Desember 2013 lalu.    
Selain itu, kata Jefri “ akibat keterlambatan penyaluran dana tersebut ke Kasda, sehingga Dana ini tidak dimasukan dalam APBD 2014. Mengingat sebelum dana tersebut masuk, APBD Humbahas sudah disahkan. Terkait hingga kini Bantuan Kesejahteraan Guru ini belum disalurkan ke para guru, itu gawe nya pihak dinas Pendidikan karena secara teknis mereka yg mengkelola BKG dimaksud, kita hanya sebatas menerima. Mengapa hingga kini mereka belum mengajukan proses pencairan ke DPPK, itu tugas mereka “terangnya.
Lebih rinci, Jefri mengatakan bahwa untuk tahun 2013 Bantuan Kesejahteraan Guru yang di peroleh Pemerintah Kabupaten Humbahas senilai Rp.1.262.664.000,-. Nominal ini masuk dalam penyaluran Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) senilai Rp. 44.612.664.000,- , termasuk juga didalam nya Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp. 300.000.000 “tegasnya. Namun untuk tahun 2014, Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) menurun menjadi Rp. 600.000.000,-. Apa alasan pihak Provinsi menurunkan anggaran tersebut, tidak kita ketahui “katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekjend Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan Negara (P2KN) Sumatera Utara, Saut Sagala, SE kepada Wartawan menghimbau agar Dana yang sifat nya bantuan dari APBD Provinsi ataupun dari APBN, sepatutnya diawasi karena dana-dana seperti ini yang rentan diselewengkan oleh para pejabat terkait untuk memperkaya diri. Karena kerap luput dari transparansi public “tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas, Drs. Wisler Sianturi yang dicoba dikonfirmasi Wartawan di kantornya, tidak dapat ditemui. Berhubung yang bersangkutan sedang memimpin rapat di instansi tersebut. (Fir)   
   

Senin, 21 Juli 2014

Pengangkatan CPNS K II di Lingkungan Depag Humbahas Dimanipulasi



Doloksanggul,Mimbar
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Spil (CPNS) dari jalur Honorer Kategori II di lingkungan Departemen Agama (Depag) Humbang Hasundutan (Humbahas) disinyalir penuh kecurangan. Para guru dilingkungan Depag yang tidak masuk menegarai adanya spekulasi yang dilakukan oleh pihak Depag Humbahas dalam pengangkatan CPNS K II.
Salah seorang guru di yang sudah mengajar puluhan tahun di MAN Dolok Sanggul, Japaus Habeahan mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan pengangkatan K II yang dilakukan Depag. Pasalnya sejumlah nama yang masuk dalam pengangkatan tersebut adalah nama-nama yang tidak pernah bekerja sebagai honorer dilingkungan Depag serta banyak juga yang belum memenuhi ketentuan.
“Salah satu nama yang dicantumkan misalnya, adalah pedagang sepatu yang tidak pernah kami ketahui terdaftar sebagai honorer. Sementara setelah masuk dalam daftar namanya dimenangkan dalam seleksi. Inikan tidak benar, ini akan terus kita persoalkan,” terangnya kepada wartawan, Minggu (20/7) pecan lalu  di Dolok Sanggul.
Habeahan mengatakan bahwa pengangkatan dan seleksi Honorer K II tersebut sangat diwarnai kecurangan dan umumnya terjadi para guru-guru yang sudah mengabdi di MAN dan MIN selama bertahun-tahun. Padahal, menurut Habeahan, merekalah yang paling pantas memperoleh kesempatan menjadi PNS dari negara. Pasalnya selama ini mengabdi di daerah-daerah dengan sejumlah kekurangan.
Guru lainnya, Nuradha Sitorus, guru yang mengajar di MIN Sihite juga memprotes pengangkatan K II. Menurutnya pihak Depag melakukan kecurangan yang sangat merugikan mereka. Terlebih dia, yang sudah mengabdi sejak tahun 2005. Sitorus menegaskan bahwa pihaknya sudah membuat pengaduan dan menolak segala bentuk negoisasi atas kecurangan tersebut. “Bahkan pihak Depag sendiri sudah mendatangi kami atas pengaduan tersebut, dan kami menolak. Sebab kami tidak akan menerima kecurangan ini,” paparnya.
Sementara Kepala Depag Humbahas, Julsukri Mangandar Limbong membantah semua pernyataan guru-guru di MAN dan MIN Humbahas tersebut. Kepada wartawan, Limbong mengatakan bahwa proses pengangkatan dilingkungan Depag Humbahas sudah sesuai dengan prosedur. Sebab sebelum pengusulan, pemberkasan yang dilakukan sudah diperiksa terlebih dahulu. Bahkan kelengkapan administrasi harus disahkan kepala sekolah masing-masing. “Jadi saya kira ini hanya persoalan kecemburuan, dan saya tidak pernah menginterpensi semua pengusulan. Sebab semua melalui proses seleksi yang sudah ditentukan,” katanya.
Limbong menambhakan bahwa sebelum mengikuti seleksi , pihaknya sudah mengumumkan sejumlah nama-nama yang akan ikut seleksi. Serta memberikan ruang sanggahan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun sampai pelaksanaan seleksi tidak ada sanggahan yang masuk. “Jadi kita heran kenapa sekarang ini dipersoalkan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Nurhadha membatah telah diumumkan lewat koran dan media masa lainnya. Bahkan yang diperolehnya adalah undang untuk mengikuti seleksi dan membaca nama dipapan pengumumna  kantor Depag. Dia mengingat pada tanggal 3 November 2013 pihaknya mendatangi kantor Depag dan melihat sudah sangat banyak warga yang masuk dalam daftar peserta seleksi. “Jadi jangan ditipu lah, kita sudah mengabdi dan kita dicurangi,” katanya.(Fir)

Bupati Humbahas Bagikan Kartu JKN Kepada Peserta Jamkesda


 
Humbahas,Mimbar
            Pemerintah kabupaten  Humbang Hasundutan memberikan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada  peserta  Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),secara simbolis yang diwakili oleh 10 orang per Puskesmas pada acara Launcing Perdana yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sibolga,Senin (21/7) di Aula Hutamas Doloksanggul.
            Pelaksanaan Launcing Perdana Pembagian kartu JKN bagi peserta Jamkesda di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Undang-undang Nomor 40  Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial, UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan,UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta  kesepakatan bersama  antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Cabang Sibolga nomor 37 Tahun 2014 dan nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah  di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 440/1040/09/VII/2014 perihal undangan.
            Adapun tujuan diselenggarakannya pemberian Jaminan Kesehatan Nasional untuk 2500 peserta jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan yang di kelola  oleh Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sibolga melalui Pelayanan yang aman,bermutu dan terjangkau.
            Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga,Dr Kiki C Marbun kepada para peserta Jamkesda mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) bukanlah se mata mata milik dari BPJS Kesehatan,tetapi merupakan salah satu piular Pemerintah yang harus di tingkatkan di Daerah masing-masing.Kepada para peserta diharapkan agar memakai kartu tersebut jika dalam keadaan sakit,sebab tidak di kenakan biaya.Seluruh biaya telah ditanggung Negara,sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.Kiki juga menghimbau agar para peserta nantinya dapat mensosialisasikan Jamkesda  kepada masyarakat di daerah masing-masing.,
            Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing MSi dalam arahannya mengatakan bahwa peserta jaminan kesehatan yang terdaftar berhak mendapat kartu identitas yang memutar nomor virtual account dan tidak bisa digunakan  orang lain.Dengan adanya kartu tersebut,maka peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan medis pada fasilitas kesehatan rujukan secara paripurna dan menyeluruh mencakup pelayanan promotif,preventif,kuratif dan rehabilitative termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang di perlukan serta pelayanan non medis berupa akomodasi dan ambulance.
            Kepada petugas medis Bupati juga menegaskan untuk tidak menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta.Petugas kesehatan juga harus memperhatikan mutu pelayanan,berorientasi pada aspek keamanan pasien,efektifitas tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien serta efesiensi  biaya.
            Kepada para peserta,Bupati juga menghimbau agar nantinya dapat menggunakan kartu JKN secara optimal,guna mendukung kesehatan Bapak,ibu serta keluarga.Kepada mitra kerjasama BPJS Cabang Sibolga dan unit Doloksanggul,Bupati mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan kepada peserta Jamkesda di Kabupaten Humbang Hasundutan.
            Turut hadir dalam acara tersebut,Wakil Bupati Humbahas Drs Marganti Manullang,Kajari Doloksanggul Herus Batubara SH,MH,Kasdim 0210/TU Mayor Inf.Kaminton Napitupulu,para SKPD,Kepala Puskesmas se Kabupaten Humbahas,Direktur RSU Camat serta seluruh peserta Jamkesda.(Fir)
 
 
Foto  : Bupati  Humbahas Drs. Maddin Sihombing Msi, (tengah),dan Didampingi Wakil Bupati Drs. Marganti Manullang, saat membagi  kartu jaminan kesehatan nasional kepada peserta jaminan kesehatan daerah . Mimbar/Firman.
 

Selasa, 15 Juli 2014

Kurang Lebih 1,5 Tahun, Insentif Guru dari Gubernur Belum dibayarkan


Humbahas,Mimbar
            Dugaan berbagai ketimpangan yang melekat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sepertinya kian menjalar dan melebar. Tidak cukup dengan mencuatnya persoalan dugaan kasus korupsi Pengadaan TIK tahun anggaran 2011 lalu hingga perkara korupsi pada dana DAK 2012 yang menyeret salah seorang oknum LSM di daerah yang dikenal pengkonsumsi daging kuda tersebut. Kali ini, mencuat Informasi yang menyebutkan adanya sangkaan terhadap penyelewengan dana insentif guru yang merupahkan kebijakan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang dimasukan dalam penyaluran Batuan Keuangan Propinsi (BKP).
            Menurut data informasi yang diperoleh oleh Wartawan, bahwa dana Insentif yang dimaksud merupakan kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur atas penambahan kesejahteraan para guru di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Dana insentif ini senilai Rp. 60.000/ bulan, kemudian disalurkan melalui rekening para guru-guru yang masuk dalam daftar penerima.
             Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui T. Sihombing selaku Pejabat yang menangani hal tersebut, Selasa,(15/7) diruang kerjanya membenarkan adanya aliran dana tersebut. Dirinya juga mengakui bahwa dana dimaksud hingga saat ini belum juga dapat direalisasikan karena anggaran insentif yang dimasukan dalam bentuk Bantuan Keuangan Propinsi itu tak kunjung turun dari propinsi. Hal itu diakibatkan adanya beberapa persoalan di keuangan propinsi baru-baru ini.
            Lanjut T. Sihombing mengatakan bahwa tercatat ± 1400 orang guru di Kabupaten Humbahas yang menerima dana insentif tersebut, dengan ketentuan yaitu non sertifikasi dan memiliki NUPTK serta memiliki jam kerja maksimal” ujarnya.
            Ironisnya, ketika ditanya mengapa hal ini bisa terabaikan sekian lama, pria yang satu Marga dengan Bupati Humbahas ini dengan santai menjawab “ kebetulan belum kita pertanyakan ke Propinsi ” jawabnya singkat.
            Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Bona Santo Sitinjak,SE melalui Kepala Bidang penata usahaan angaran, Batara Frans Siregar yang ditemui Wartawan Selasa,(15/7) mengakui terhutangnya pihak Propinsi atas Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) yang belum sepenuh nya tersalur ke rekening Pemerintah Kabupaten Humbahas. Namun dirinya tidak dapat memastikan apakah dana BKP senilai Rp.44.612.664.000 sudah termasuk dana insentif bagi para guru-guru.
            Frans menegaskan bahwa dari angka yang disebutkan, hanya Rp. 15.869.164.000 yang telah terealisasi. Maka dana BKP yang masih tertahan di keuangan Propinsi senilai Rp.28.743.500.000.
Salah seorang Guru yang bertugas di Wilayah kecamatan Lintong Ni Huta yang mengeluhkan hal itu kepada Wartawan belum lama ini mengatakan bahwa dirinya beserta para guru-guru yang lain belum juga menerima dana insentif . apa alasan pihak dari Dinas Pendidikan tak kunjung merealisasikan dana tersebut, tak diketahui mereka." kami para guru bingung, mengapa dana insentif dari Gubenur yang dulunya kami peroleh, tidak lagi terealisasi hingga kini. bahkan sudah memakan waktu yang cukup lama sekali. jangan-jangan ada sabotase antara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas dengan pihak Propinsi yang terkesan menyamarkan keberadaan dana tersebut" tandasnya. (Fir)

Senin, 14 Juli 2014

SMPN I Doloksanggul Belum Memiliki Kepala Sekolah Defenitif

·       Ijazah Siswa SMPN I terancam Non Akreditasi
Humbahas,Mimbar
Sebagai barometer pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Humbahas, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN ) 1 Doloksanggul hingga kini belum juga memiliki Kepala Sekolah yang defenitif.  Diperkirakan, pasca pensiunnya Kepala SMPN I Doloksangul, D.Purba pada  bulan Nopember 2013 lalu hingga melewati masa Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun ajaran 2013 – 2014, pimpinan Daerah dan Dinas terkait  tak kunjung menempatan kepala sekolah yang baru disekolah tersebut. Sementara pada pantauan Media, kurun waktu satu bulan, tepatnya bulan juli 2014 tim baperjakat Pemerintah Kabupaten Humbahas menggelar 2 kali pelantikan pejabat strukturan dan fungsional di jajaran pemerintah setempat. Namun, pelantikan untuk penempatan kepala sekolah di SMPN I Doloksanggul tidak disertakan. Sementara diketahui, bahwa waktu penerimaan ijazah bagi siswa/siswi disekolah tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Padahal jelas diketahui bahwa penandatanganan Ijazah SMP harus dilakukan oleh Kepala Sekolah Defenitif melalui SK Bupati. Sehingga, bisa dipastikan jika penempatan Kepala sekolah dimaksud tidak dilakukan hingga menjelang pembagian Ijazah, maka Ijazah siswa/siswi SMP di sekolah tersebut terancam tidak sah.
Salah seorang orangtua murid yang nama nya tidak mau disebutkan menyayangkan sikap Pimpinan Daerah dan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas. Dirinya mengkwatirkan legalitas ijazah putranya. Ia juga mengaku, jika hal itu bisa berdampak pada kepengurusan registrasi putranya yang hendak ingin bersekolah diluar kabupaten Humbahas. Mengingat, ada beberapa kelengkapan administrasi identitas asal sekolah yang harus dipersiapkan bagi putranya di daerah baru yang akan didiami . “ ada beberapa administrasi yang mau saya lengkapi dengan menggunakan Ijazah tersebut. Takutnya, jika dalam waktu dekat hal itu tidak dipenuhi, maka semua kepengurusan akan gagal” keluhnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Marusaha Nababan yang ditemui Wartawan belum lama ini mengakui bahwa saat ini penjabat Kepala Sekolah di SMPN I Doloksanggul masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Akan tetapi, apa yang menjadi kendala dari dinas terkait, mengapa belum juga ditempatkan kepala sekolah di sekolah tersebut, Marusaha enggan menjawab. “ kalau itu, langsung tanya pimpinan saja pak” tukasnya.
Sekretaris Daerah, Saul Situmorang,SE,Msi selaku ketua Tim Baperjakat Kabupaten Humbahas ketika dikonfirmasi Wartawan senin,(14/7) menjelaskan bahwa hal itu belum dilakukan karena menunggu usulan dinas teknis yang bersangkutan yakni Dinas Pendidikan. Menurutnya, ada beberapa indicator dalam penempatan seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah. Dan itu dimungkinan sedang dalam tahap evaluasi pihak dinas Pendidikan. Apalagi SMPN I Doloksanggul merupakan tolak ukur pendidikan SMP di Kabupaten tersebut. Jadi, harus benar-benar jeli dalam menempatkan seseorang sebagai kepala sekolah di seokalah dimaksud. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan kita perhatikan dalam waktu dekat ini”ujarnya.
Jika belum juga, maka pihaknya akan menempuh alternative lain dengan mengeluarkan SK Bupati terhadap seseorang yang dihunjuk melakukan penandatanganan Ijazah tersebut. Dan itu dinyatakan sah sesuai peraturan yang berlaku.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas, Drs. Wisler Sianturi kepada wartawan via selular Senin,(14/7) menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengisi posisi tersebut. Ketika ditanya, jika dalam waktu dekat ini jabatan kepala sekolah di SMPN I Doloksanggul belum juga terisi, Wisler menjawab” terpaksa Pelaksana tugas tersebut yang menandatangani ijazah para siswa/siswi, dengan mengacu pada aturan Kemendikbud” ujarnya singkat. (Fir)
 
 

Kabupaten Humbahas Satu-satunya Pemkab Yang Meraih WTP, 3 Kali berturut-turut




Humbahas,Mimbar

Kabupaten Humbang Hasundutan untuk ketiga kalinya memperoleh pernghargaan berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara. Lembar Hasil Pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Humbang Hasundutan, Drs. Maddin Sihombing, M.Si didampingi pimpinan DPRD Humbang Hasundutan dari Kepala Perwakilan Muktini, SH di BPKP Sumut Medan selasa pekan lalu (8/7) di Medan.
Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah Saul Situmorang, SE, M.Si, Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Makden Sihombing, S.Sos, Inspektur Humbang Hasundutan Palbet Siboro, SE, Kepala DPPK Bona Santo Sitinjak, SE, Ketua DPRD Bangun Silaban, SE, Wakil Ketua I Marganda Pasaribu, ST, Wakil Ketua II Pantas Purba, dan beberapa anggota DPRD Jikson KP. Manik, Pantas Manullang, Saritua Silitonga dan Jonser Purba. 
Sementara itu rombongan dari Kabupaten Humbang Hasundutan disambut Kepala Perwakilan BPKP Sumut Muktini SH, Kepala Subauditorat Sumut I, R. Aryo Seto Bomantari, SE, MM, Ak, Kasubbag Hukum dan Humas Daniel Sembiring Berahmana SH, CFE, dan Ketua Tim Pemeriksa yang turun ke Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Rudi Tinambunan.
Humbang Hasundutan adalah Kabupaten/ Kota yang menerima penilaian WTP setelah Kabupaten Pakpak Bharat, Labusel dan Kota Medan.
Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Muktini, SH dalam sambutannya menyampaikan selamat atas kembalinya Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP Sumut. “agar laporan ini objektif, kami telah menempuh langkah-langkah ferifikasi 2 kali, di lapangan dan sebelum mencetak buku ini. Selamat kami sampaikan karena Kabupaten Humbang Hasundutan kembali memperoleh WTP” ucapnya.
Ditambahkannya, Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten yang mampu mempertahankan penilaian WTP.  Beberapa daerah ada juga yang memperoleh penilaian turun dan ada yang naik. Memang sebagaimana kita ketahui bahwa mempertahankan jauh lebih sulit dari memperoleh.
“Setelah Kabupaten Humbang Hasundutan menerima penilaian WTP yang ketiga kalinya, kami mengharapkan agar Kabupaten ini bisa tetap mempertahankan walaupun nantinya berganti pemimpin ataupun pejabat di sana”, tambah Muktini.
Mendengar penilaian BPKP bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan kembali memperoleh WTP, Bupati Humbang Hasundutan, Drs. Maddin Sihombing, M.Si terharu dan secara spontan bersama hadirin bertepuk tangan.
Dalam sambutannya Maddin Sihombing  mengucapkan terimakasih kepada BPKP, atas kembalinya Kabupaten yang ia pimpin memperoleh penilaian WTP. “Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, begitu terharu. Saya mengucapkan terimakasih kepada BPKP atas penilaiannya. Ini yang ketiga kali Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh WTP dan Kabupaten/ Kota yang ke empat memperoleh WTP tahun ini.” Ujarnya.
Maddin Sihombing menambahkan bahwa pemerintah kabupaten sangat respon atas kehadiran tim pemeriksa dari BPKP, kami memantau, menelaah dan menindaklanjuti setiap hasil dari pemeriksaan BPK ketika turun ke sana. 
“Pada setiap kesempatan kami juga selalu menekankan kepada apatur pemkab agar tertib administrasi dalam melaksanakan semua kegiatan dan tepat waktu” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga Ketua DPRD Humbang Hasundutan Bangun Silaban, SE menyampaikan terimakasih kepada BPKP karena dari pengamatan ketika BPKP turun ke Kabupaten Humbang Hasundutan lebih mengutamakan pembinaan dari pada penindakan. “Kami sangat berterimakasih karena dari pengamatan kami selama BPKP di Kabupaten Humbang Hasundudtan melakukan pemeriksaan lebih mengutamakan pembinaan dalam setiap pemeriksaan dari pada penindakan.” Katanya.
Usai penerimaan LHP, Kepala Perwakilan masih menyempatkan dan meluangkan waktu untuk beramah tamah dengan rombongan dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada kesematan itu Maddin Sihombing mengharapkan kehadiran dan kunjungan BPKP untuk menikmati kesejukan dan panorama Kabupaten Humbang Hasundutan,"pintanya. (Fir)
foto : Bupati Humbahas, Drs. Maddin Sihombing,Msi beserta rombongan (5 dari Kanan) dan Kepala Perwakilan BPKP SUMUT ,Muktini SH (4 dari kanan) saat diabadikan. Mimbar/Firman Tobing
 

Senin, 07 Juli 2014

Jelang Pilpres, Bupati Humbahas Tinjau Kesiapan Logistik di KPU



Doloksanggul , Mimbar
            Pra Pelaksanaan Pemilihan Umum, senin (7/7) kemarin Bupati Humbang Hasundutan, Drs. Maddin Sihombing, M.Si meninjau kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pendistribusian bahan logistik pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada 9 Juli 2014 (7/7).Lima dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humbahas telah didistribusikan pada tanggal 7 Juli 2014 dan untuk 5 kecamatan lainnya tanggal 8 Juli 2014.
            Maddin Sihombing mengharapkan agar pendistribusian bahan logistik pemilihan umum bisa sampai di TPS tepat pada waktunya, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum bisa terakomodir dan tidak terhalang. “Kita mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden bisa meningkat dari pemilihan sebelumnya. Oleh karena itu selain menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tentunya kita harus mempersiapkan bahan logistik pemilu yang dibutuhkan.” Ujarnya.
            Ditambahkannya, KPU harus benar-benar memeriksa semua logistik pemilu khususnya kertas suara. Kertas suara jangan sampai kurang ataupun rusak. Kalau hal ini terjadi cepat-cepat dilapor dan diatasi.
            Pada kesempatan itu menjawab pertanyaan bupati tentang kesiapan bahan logistik, Sekretaris KPU Humbahas Tagor Manullang mengatakan bahwa pendistribusian bahan logistik untuk 5 kecamatan yang jaraknya jauh sudah dilakukan hari ini dan 5 kecamatan lagi akan dilaksanakan besok hari. Sebelum didistribusikan bahan logistik sudah diperiksa dan kertas suara sudah disortir untuk memastikan tidak ada kertas suara yang rusak.
            Tagor Manullang juga mengatakan kertas suara sudah kita terima sebanyak 125.850 setelah ditambah 2% dari total DPT 123.200.
            Menyinggung pengamanan bahan-bahan logistik pemilihan umum, Tagor mengatakan selalu berkoordinasi dengan kepolisian.
            Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kapolres Humbang Hasundutan, Heri Sulesmono, SIK dan beberapa SKPD Pemkab Humbahas. (Fir)
Foto : Bupati Humbahas, Drs Maddin Sihombing,Msi beserta Rombongan saat berada di gudang logistic Pemilu. Mimbar/ Firman Tobing.