Minggu, 24 Agustus 2014

Milyaran Rupiah '' Bongkahan Dana '' Insentif Guru dari Gubernur Jadi '' Teka-teki Harta Karun ''


Humbahas,Mimbar
maraknya pemberitaan yang disampaikan sejumlah media, tentang fakta keingintahuan masyarakat, khususnya para pahlawan tanpa jasa ini seputar alokasi Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui kebijakan gubernur dalam bentuk Bantuan Keuangan Propinsi ke Kabupaten Humbahas belum memberikan kunci jawaban yang jelas terkait objek yang dimaksud. sejumlah guru yang ditemui awak media mengakui bahwa pendistribusian BKG ke para Guru tidak lagi pernah diterima sejak Pak Gatot Pujo Nugroho,ST  menjabat sebagai Gubernur Sumut.  " udh lama kali kami para guru tidak menerima itu dek, kalo tidak salah sejak Pak Gatot jadi Gubernur" ujar salah seorang guru yang tak ingin namanya dituliskan. guru ini menjelaskan lagi bahwa BKG yang mereka terima senilai Rp. 60.000/bln melalui rekening mereka masing-masing.

Sesuai dengan Konfirmasi lalu, Pihak Dinas pendidikan melalui pejabat teknisnya T. Sihombing mengakui adanya penyaluran dana BKG dimaksud. Ia mengatakan, " BKG yang disalurkan ke Humbang Hasundutan sesuai usulan dari Dinas Pendidikan. ada beberapa indikator ,syarat bagi penerima BKG ini, yakni  bukan status PNS, tidak mendapat tunjangan sertifikasi dan memiliki jam belajar yang ditentukan  serta NUPTK " terangnya. BKG ini kita salurkan melalui rekening guru masing-masing. tercatat kurang lebih 1400 orang yang menerima BKG tersebut.  

ironisnya, pihak dinas pendidikan Kabupaten Humbahas enggan memberikan keterangan lebih rinci tentang daftar para guru yang menerima BKG tersebut kepada pekerja Media. sehingga menciptakan tunas pemikiran yang mengarah pada kecurigaan. hal yang lebih membingungkan, terjadi Plutuasi penurunan Batuan Kesejateraan Guru setiap tahunnya. sementara usulan dari Dinas Pendidikan terhadap daftar penerima BKG ini tidak pernah berubah. pihak dinas pendidikan yang dimintai keterangannya sekaitan alasan penurunan bantuan tersebut, tidak dapat memberikan keterangan. mereka berdalih bahwa batuan tersebut merupahkan ketentuan dari Provinsi. apa yang menjadi alasan pihak provinsi, pihaknya tidak mengetahui. 
data akurat yang diperoleh Wartawan dari Pihak Dinas Pendapatan Dan Pengelolahan Keuangan Derah (DPPKD) Pemerintah Kabupaten Humbahas mencatat rekapitulasi penyaluran BKG dan BSM  kurun waktu 6 tahun, mulai tahun 2009 hingga tahun 2014. tertera di tahun 2009 BKG yang masuk senilai Rp. 2.302.800.000, tahun 2010 Rp. 2.890.800.000, tahun 2011 Rp. 2.890.800.000, tahun 2012 Rp. 2.525.328.000, tahun 2013 Rp. 1.262.664.000, tahun 2014 Rp. 600.000.000. sedangkan BSM nya, di tahun 2009 senilai Rp. 1.224.000.000, tahun 2010 Rp.1.174.280.000, tahun 2011 Rp. 300.000.000, tahun 2012 Rp. 300.000.000, tahun 2013 Rp. 300.000.000 dan di tahun 2014 Rp. 150.000.000. 

Saut Sagala, SE Sekjend P2KN Sumut minggu,(24/8) lanjut menanggapi,menurut Nya (saut) info ini menarik untuk ditelusuri. pihaknya akan mencoba mengajukan surat klarifikasi seputar keberadaan penyaluran BKG ini terhadap biro keuangan Provinsi. keterangan yang diperoleh akan diperbandingkan dengan informasi dan data yang didapatkan dilapangan. dengan demikian akan membuka sedikit ruang kejelasan terkait dana tersebut. Saut menambahkan bahwa kecurigaan yang dituangkan oleh sejumlah media dimungkinkan bisa saja terjadi. mengingat banyak persoalan dugaan korupsi yang melekat Dinas Pendidikan kabupaten Humbahas, seperti dugaan korupsi Pengadaan TIK TA - 2011 dan DAK  TA - 2012. bahkan pelaku dari masing-masing perkara ini sudah ditetapkan tersangka. namun yang jadi pertanyaan, mengapa hinggga kini, penuntasa perkara tersebut tak kunjung selesai. padahal diperkirakan sudah berjalan hampir 3 tahun penanganan untuk pengadaan TIK oleh pihak Kejari Doloksanggul. sementara untuk dugaan Korupsi DAK TA - 2012 ditangani oleh pihak Polres Humbahas '' tegasnya". sementara, pihak aparat hukum yang kerap dikonfirmasi para rekan Media, seperti yang dilansir dalam pemberitaan terkait pesoalan dimaksud, selalu berdalih tengah menunggu keterangan  para ahli, guna mendukung dugaan pemeriksaan" tegasnya. (Fir)

Rabu, 13 Agustus 2014

Usai Diperiksa Kejari Doloksanggul, Indra Penglihatan Kakan Tamben Humbahas “ Berlinang”



 
Dolok Sanggul,Mimbar
Sepertinya efek pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) Listrik pedesaan bertempat di Sipindur Desa Pearung Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) berbuntut panjang. JTR yang berbiaya RP 485.000.000 dari APBD TA 2013 itu terus ditelisik aparat hukum.
Pantauan Awak media, Kamis (14/8) sekitar pukul 13:00 Wib Kakan Tamben Humbahas, MS tampak menghadiri pangilan jaksa yang ke tiga kali terkait dugaan korupsi pembangunan JTR. MS datang sendirian mengendarai mobil dinas BB 31 D tanpa didampingi stafnya. Kakan lulusan ITB itu mengenakan pakaian dinas harian (PDH) sambil membawa tas ransel dan masuk melalui pintu belakang kantor Kajari Dolok Sanggul.
Sekitar dua jam menjalani pemeriksaan, MS tampak keluar dari pintu belakang dengan raut wajah sedih dan langsung menuju mobil dinas. Saat disambangi wartawan, MS hanya mengatakan kedatangannya ke kantor kejari untuk memenuhi panggilan jaksa untuk memberikan keterangan.
“Kedatangan saya kesini hanya memberi keterangan terkait dugaan korupsi pembangunan JTR. Kalau suatu saat nanti saya masuk penjara, saya harap kalian membesuk saya,” pasrah MS seraya menitikkan air mata dan berlalu meninggalkan wartawan.
Sementara itu, Kejari Dolok Sanggul Herus Batubara SH.MH melalui Kasi Pidsus Benni D Purba saat dikonfirmasi wartawan mengatakan terkait kedatangan MS, pihaknya hanya untuk memintai keterangan terkait pembangunan JTR listrik pedesaan Sipinsur, Pearung. “Terkait JTR, kita masih melakukan penyelidikan. Dalam waktu dekat akan ditingkatkan ke penyidikan. Untuk penetapan tersangka korupsi, pihak kejaksaan akan mengundang para wartawan,” jelas Benny.
Terpisah, salahsatu aktifis LSM Suara Informasi Korupsi Anggaran Pemerintah (SIKAP) Sumut, F.Tobing saat dimintai tanggapanya mengapresiasi kinerja personil Kejari Dolok Sanggul. “Kita apresiasi kinerja personil kejari khususnya Pidsus yang getol menyoroti dugaan korupsi di daerah tersebut. Hal itu merupakan wujud nyata kinerja pihak Kejaksaan Negeri Doloksanggul di mata public.
Dengan kata lain, memberikan bukti kepada Masyarakat, bahwa Kejari Doloksanggul tidak main-main dalam memberantas para koruptor di Kabupaten  yang saat ini popular dengan berbagai perolehan prestasi “ tegasnya.   
Terpisah, mencuat informasi yang menyebutkan keterlibatan seorang petinggi di daerah tersebut berinisial MS dalam melakukan interpensi penanganan penyelidikan dugaan perkara korupsi pada pembangunan JTR listrik dimaksud. Kepada Wartawan kamis,(14/8) seorang masyarakat yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan bahwa diketahui nya ada seorang pejabat teras Kabupaten Humbahas berinisial MS yang hendak ingin datang ke kantor kejaksaan negeri Doloksanggul guna melakukan lobilisasi agar dihentikannya penyelidikan terhadap perkara tersebut. Namun, kunjungan Pejabat tersebut urung dilakukan, dikarenakan oknum pejabat yang bersangkutan mendapat bocoran informasi dari oknum pegawai kantor kejaksaan tentang kehadiran sejumlah para pemburu berita yang tengah bersembunyi menantikan kedatangannya. “ tadinya ada salah seorang pejabat teras yang hendak datang kekantor ini ingin melakukan lobi agar penyelidikan kasus tersebut dihentikan. Namun karena ada yang memberi tahu kepadanya  akan keberadaan para Wartawan disini, sehingga Dia nya (MS) balik kanan” ujarnya sedikit tertawa.(Fir)

Rabu, 23 Juli 2014

Selain Tak Terealisasi, Dana Insentif Guru Dari Gubernur Disebut –sebut Mengendap di Kasda


Humbahas,Mimbar
Dana Insentif atau yang disebut Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) yang bersumber dari kebijakan pemerintah Provinsi ini, selain 1,5 tahun belum dibayar, setelah ditelusuri ternyata dana tersebut lama mengendap di Kas Daerah (Kasda) hampir 2 (dua), yakni mulai tahun memasuki Tahun Anggaran  2013 hingga tahun 2014 bulan kedelapan. Menurut pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan (DPPK) Daerah Kabupaten Humbahas, kepala Bidang Anggaran Martogi Purba, melalui staffnya Jepri Siahaan yang dikonfirmasi Awak media baru-baru ini Selasa,(23/7) di Doloksanggul menjelaskan alasan keterlambatan realisasi dana dimaksud. Menurutnya hal itu disebabkan, dana tersebut masuk ke Kasda melewati batas ketentuan pengajuan pencairan dana, yang mempedomani surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Humbahas. Dengan menegaskan bahwa batas akhir pengajuan pencairan dana tersebut selambat-lambatnya pertanggal 28 Desember 2013 lalu.    
Selain itu, kata Jefri “ akibat keterlambatan penyaluran dana tersebut ke Kasda, sehingga Dana ini tidak dimasukan dalam APBD 2014. Mengingat sebelum dana tersebut masuk, APBD Humbahas sudah disahkan. Terkait hingga kini Bantuan Kesejahteraan Guru ini belum disalurkan ke para guru, itu gawe nya pihak dinas Pendidikan karena secara teknis mereka yg mengkelola BKG dimaksud, kita hanya sebatas menerima. Mengapa hingga kini mereka belum mengajukan proses pencairan ke DPPK, itu tugas mereka “terangnya.
Lebih rinci, Jefri mengatakan bahwa untuk tahun 2013 Bantuan Kesejahteraan Guru yang di peroleh Pemerintah Kabupaten Humbahas senilai Rp.1.262.664.000,-. Nominal ini masuk dalam penyaluran Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) senilai Rp. 44.612.664.000,- , termasuk juga didalam nya Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp. 300.000.000 “tegasnya. Namun untuk tahun 2014, Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) menurun menjadi Rp. 600.000.000,-. Apa alasan pihak Provinsi menurunkan anggaran tersebut, tidak kita ketahui “katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekjend Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan Negara (P2KN) Sumatera Utara, Saut Sagala, SE kepada Wartawan menghimbau agar Dana yang sifat nya bantuan dari APBD Provinsi ataupun dari APBN, sepatutnya diawasi karena dana-dana seperti ini yang rentan diselewengkan oleh para pejabat terkait untuk memperkaya diri. Karena kerap luput dari transparansi public “tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas, Drs. Wisler Sianturi yang dicoba dikonfirmasi Wartawan di kantornya, tidak dapat ditemui. Berhubung yang bersangkutan sedang memimpin rapat di instansi tersebut. (Fir)   
   

Senin, 21 Juli 2014

Pengangkatan CPNS K II di Lingkungan Depag Humbahas Dimanipulasi



Doloksanggul,Mimbar
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Spil (CPNS) dari jalur Honorer Kategori II di lingkungan Departemen Agama (Depag) Humbang Hasundutan (Humbahas) disinyalir penuh kecurangan. Para guru dilingkungan Depag yang tidak masuk menegarai adanya spekulasi yang dilakukan oleh pihak Depag Humbahas dalam pengangkatan CPNS K II.
Salah seorang guru di yang sudah mengajar puluhan tahun di MAN Dolok Sanggul, Japaus Habeahan mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan pengangkatan K II yang dilakukan Depag. Pasalnya sejumlah nama yang masuk dalam pengangkatan tersebut adalah nama-nama yang tidak pernah bekerja sebagai honorer dilingkungan Depag serta banyak juga yang belum memenuhi ketentuan.
“Salah satu nama yang dicantumkan misalnya, adalah pedagang sepatu yang tidak pernah kami ketahui terdaftar sebagai honorer. Sementara setelah masuk dalam daftar namanya dimenangkan dalam seleksi. Inikan tidak benar, ini akan terus kita persoalkan,” terangnya kepada wartawan, Minggu (20/7) pecan lalu  di Dolok Sanggul.
Habeahan mengatakan bahwa pengangkatan dan seleksi Honorer K II tersebut sangat diwarnai kecurangan dan umumnya terjadi para guru-guru yang sudah mengabdi di MAN dan MIN selama bertahun-tahun. Padahal, menurut Habeahan, merekalah yang paling pantas memperoleh kesempatan menjadi PNS dari negara. Pasalnya selama ini mengabdi di daerah-daerah dengan sejumlah kekurangan.
Guru lainnya, Nuradha Sitorus, guru yang mengajar di MIN Sihite juga memprotes pengangkatan K II. Menurutnya pihak Depag melakukan kecurangan yang sangat merugikan mereka. Terlebih dia, yang sudah mengabdi sejak tahun 2005. Sitorus menegaskan bahwa pihaknya sudah membuat pengaduan dan menolak segala bentuk negoisasi atas kecurangan tersebut. “Bahkan pihak Depag sendiri sudah mendatangi kami atas pengaduan tersebut, dan kami menolak. Sebab kami tidak akan menerima kecurangan ini,” paparnya.
Sementara Kepala Depag Humbahas, Julsukri Mangandar Limbong membantah semua pernyataan guru-guru di MAN dan MIN Humbahas tersebut. Kepada wartawan, Limbong mengatakan bahwa proses pengangkatan dilingkungan Depag Humbahas sudah sesuai dengan prosedur. Sebab sebelum pengusulan, pemberkasan yang dilakukan sudah diperiksa terlebih dahulu. Bahkan kelengkapan administrasi harus disahkan kepala sekolah masing-masing. “Jadi saya kira ini hanya persoalan kecemburuan, dan saya tidak pernah menginterpensi semua pengusulan. Sebab semua melalui proses seleksi yang sudah ditentukan,” katanya.
Limbong menambhakan bahwa sebelum mengikuti seleksi , pihaknya sudah mengumumkan sejumlah nama-nama yang akan ikut seleksi. Serta memberikan ruang sanggahan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun sampai pelaksanaan seleksi tidak ada sanggahan yang masuk. “Jadi kita heran kenapa sekarang ini dipersoalkan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Nurhadha membatah telah diumumkan lewat koran dan media masa lainnya. Bahkan yang diperolehnya adalah undang untuk mengikuti seleksi dan membaca nama dipapan pengumumna  kantor Depag. Dia mengingat pada tanggal 3 November 2013 pihaknya mendatangi kantor Depag dan melihat sudah sangat banyak warga yang masuk dalam daftar peserta seleksi. “Jadi jangan ditipu lah, kita sudah mengabdi dan kita dicurangi,” katanya.(Fir)

Bupati Humbahas Bagikan Kartu JKN Kepada Peserta Jamkesda


 
Humbahas,Mimbar
            Pemerintah kabupaten  Humbang Hasundutan memberikan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada  peserta  Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),secara simbolis yang diwakili oleh 10 orang per Puskesmas pada acara Launcing Perdana yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sibolga,Senin (21/7) di Aula Hutamas Doloksanggul.
            Pelaksanaan Launcing Perdana Pembagian kartu JKN bagi peserta Jamkesda di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Undang-undang Nomor 40  Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial, UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan,UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta  kesepakatan bersama  antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Cabang Sibolga nomor 37 Tahun 2014 dan nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah  di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 440/1040/09/VII/2014 perihal undangan.
            Adapun tujuan diselenggarakannya pemberian Jaminan Kesehatan Nasional untuk 2500 peserta jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan yang di kelola  oleh Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sibolga melalui Pelayanan yang aman,bermutu dan terjangkau.
            Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga,Dr Kiki C Marbun kepada para peserta Jamkesda mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) bukanlah se mata mata milik dari BPJS Kesehatan,tetapi merupakan salah satu piular Pemerintah yang harus di tingkatkan di Daerah masing-masing.Kepada para peserta diharapkan agar memakai kartu tersebut jika dalam keadaan sakit,sebab tidak di kenakan biaya.Seluruh biaya telah ditanggung Negara,sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.Kiki juga menghimbau agar para peserta nantinya dapat mensosialisasikan Jamkesda  kepada masyarakat di daerah masing-masing.,
            Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing MSi dalam arahannya mengatakan bahwa peserta jaminan kesehatan yang terdaftar berhak mendapat kartu identitas yang memutar nomor virtual account dan tidak bisa digunakan  orang lain.Dengan adanya kartu tersebut,maka peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan medis pada fasilitas kesehatan rujukan secara paripurna dan menyeluruh mencakup pelayanan promotif,preventif,kuratif dan rehabilitative termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang di perlukan serta pelayanan non medis berupa akomodasi dan ambulance.
            Kepada petugas medis Bupati juga menegaskan untuk tidak menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta.Petugas kesehatan juga harus memperhatikan mutu pelayanan,berorientasi pada aspek keamanan pasien,efektifitas tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien serta efesiensi  biaya.
            Kepada para peserta,Bupati juga menghimbau agar nantinya dapat menggunakan kartu JKN secara optimal,guna mendukung kesehatan Bapak,ibu serta keluarga.Kepada mitra kerjasama BPJS Cabang Sibolga dan unit Doloksanggul,Bupati mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan kepada peserta Jamkesda di Kabupaten Humbang Hasundutan.
            Turut hadir dalam acara tersebut,Wakil Bupati Humbahas Drs Marganti Manullang,Kajari Doloksanggul Herus Batubara SH,MH,Kasdim 0210/TU Mayor Inf.Kaminton Napitupulu,para SKPD,Kepala Puskesmas se Kabupaten Humbahas,Direktur RSU Camat serta seluruh peserta Jamkesda.(Fir)
 
 
Foto  : Bupati  Humbahas Drs. Maddin Sihombing Msi, (tengah),dan Didampingi Wakil Bupati Drs. Marganti Manullang, saat membagi  kartu jaminan kesehatan nasional kepada peserta jaminan kesehatan daerah . Mimbar/Firman.
 

Selasa, 15 Juli 2014

Kurang Lebih 1,5 Tahun, Insentif Guru dari Gubernur Belum dibayarkan


Humbahas,Mimbar
            Dugaan berbagai ketimpangan yang melekat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sepertinya kian menjalar dan melebar. Tidak cukup dengan mencuatnya persoalan dugaan kasus korupsi Pengadaan TIK tahun anggaran 2011 lalu hingga perkara korupsi pada dana DAK 2012 yang menyeret salah seorang oknum LSM di daerah yang dikenal pengkonsumsi daging kuda tersebut. Kali ini, mencuat Informasi yang menyebutkan adanya sangkaan terhadap penyelewengan dana insentif guru yang merupahkan kebijakan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang dimasukan dalam penyaluran Batuan Keuangan Propinsi (BKP).
            Menurut data informasi yang diperoleh oleh Wartawan, bahwa dana Insentif yang dimaksud merupakan kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur atas penambahan kesejahteraan para guru di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Dana insentif ini senilai Rp. 60.000/ bulan, kemudian disalurkan melalui rekening para guru-guru yang masuk dalam daftar penerima.
             Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui T. Sihombing selaku Pejabat yang menangani hal tersebut, Selasa,(15/7) diruang kerjanya membenarkan adanya aliran dana tersebut. Dirinya juga mengakui bahwa dana dimaksud hingga saat ini belum juga dapat direalisasikan karena anggaran insentif yang dimasukan dalam bentuk Bantuan Keuangan Propinsi itu tak kunjung turun dari propinsi. Hal itu diakibatkan adanya beberapa persoalan di keuangan propinsi baru-baru ini.
            Lanjut T. Sihombing mengatakan bahwa tercatat ± 1400 orang guru di Kabupaten Humbahas yang menerima dana insentif tersebut, dengan ketentuan yaitu non sertifikasi dan memiliki NUPTK serta memiliki jam kerja maksimal” ujarnya.
            Ironisnya, ketika ditanya mengapa hal ini bisa terabaikan sekian lama, pria yang satu Marga dengan Bupati Humbahas ini dengan santai menjawab “ kebetulan belum kita pertanyakan ke Propinsi ” jawabnya singkat.
            Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Bona Santo Sitinjak,SE melalui Kepala Bidang penata usahaan angaran, Batara Frans Siregar yang ditemui Wartawan Selasa,(15/7) mengakui terhutangnya pihak Propinsi atas Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) yang belum sepenuh nya tersalur ke rekening Pemerintah Kabupaten Humbahas. Namun dirinya tidak dapat memastikan apakah dana BKP senilai Rp.44.612.664.000 sudah termasuk dana insentif bagi para guru-guru.
            Frans menegaskan bahwa dari angka yang disebutkan, hanya Rp. 15.869.164.000 yang telah terealisasi. Maka dana BKP yang masih tertahan di keuangan Propinsi senilai Rp.28.743.500.000.
Salah seorang Guru yang bertugas di Wilayah kecamatan Lintong Ni Huta yang mengeluhkan hal itu kepada Wartawan belum lama ini mengatakan bahwa dirinya beserta para guru-guru yang lain belum juga menerima dana insentif . apa alasan pihak dari Dinas Pendidikan tak kunjung merealisasikan dana tersebut, tak diketahui mereka." kami para guru bingung, mengapa dana insentif dari Gubenur yang dulunya kami peroleh, tidak lagi terealisasi hingga kini. bahkan sudah memakan waktu yang cukup lama sekali. jangan-jangan ada sabotase antara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas dengan pihak Propinsi yang terkesan menyamarkan keberadaan dana tersebut" tandasnya. (Fir)

Senin, 14 Juli 2014

SMPN I Doloksanggul Belum Memiliki Kepala Sekolah Defenitif

·       Ijazah Siswa SMPN I terancam Non Akreditasi
Humbahas,Mimbar
Sebagai barometer pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Humbahas, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN ) 1 Doloksanggul hingga kini belum juga memiliki Kepala Sekolah yang defenitif.  Diperkirakan, pasca pensiunnya Kepala SMPN I Doloksangul, D.Purba pada  bulan Nopember 2013 lalu hingga melewati masa Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun ajaran 2013 – 2014, pimpinan Daerah dan Dinas terkait  tak kunjung menempatan kepala sekolah yang baru disekolah tersebut. Sementara pada pantauan Media, kurun waktu satu bulan, tepatnya bulan juli 2014 tim baperjakat Pemerintah Kabupaten Humbahas menggelar 2 kali pelantikan pejabat strukturan dan fungsional di jajaran pemerintah setempat. Namun, pelantikan untuk penempatan kepala sekolah di SMPN I Doloksanggul tidak disertakan. Sementara diketahui, bahwa waktu penerimaan ijazah bagi siswa/siswi disekolah tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Padahal jelas diketahui bahwa penandatanganan Ijazah SMP harus dilakukan oleh Kepala Sekolah Defenitif melalui SK Bupati. Sehingga, bisa dipastikan jika penempatan Kepala sekolah dimaksud tidak dilakukan hingga menjelang pembagian Ijazah, maka Ijazah siswa/siswi SMP di sekolah tersebut terancam tidak sah.
Salah seorang orangtua murid yang nama nya tidak mau disebutkan menyayangkan sikap Pimpinan Daerah dan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas. Dirinya mengkwatirkan legalitas ijazah putranya. Ia juga mengaku, jika hal itu bisa berdampak pada kepengurusan registrasi putranya yang hendak ingin bersekolah diluar kabupaten Humbahas. Mengingat, ada beberapa kelengkapan administrasi identitas asal sekolah yang harus dipersiapkan bagi putranya di daerah baru yang akan didiami . “ ada beberapa administrasi yang mau saya lengkapi dengan menggunakan Ijazah tersebut. Takutnya, jika dalam waktu dekat hal itu tidak dipenuhi, maka semua kepengurusan akan gagal” keluhnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Marusaha Nababan yang ditemui Wartawan belum lama ini mengakui bahwa saat ini penjabat Kepala Sekolah di SMPN I Doloksanggul masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Akan tetapi, apa yang menjadi kendala dari dinas terkait, mengapa belum juga ditempatkan kepala sekolah di sekolah tersebut, Marusaha enggan menjawab. “ kalau itu, langsung tanya pimpinan saja pak” tukasnya.
Sekretaris Daerah, Saul Situmorang,SE,Msi selaku ketua Tim Baperjakat Kabupaten Humbahas ketika dikonfirmasi Wartawan senin,(14/7) menjelaskan bahwa hal itu belum dilakukan karena menunggu usulan dinas teknis yang bersangkutan yakni Dinas Pendidikan. Menurutnya, ada beberapa indicator dalam penempatan seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah. Dan itu dimungkinan sedang dalam tahap evaluasi pihak dinas Pendidikan. Apalagi SMPN I Doloksanggul merupakan tolak ukur pendidikan SMP di Kabupaten tersebut. Jadi, harus benar-benar jeli dalam menempatkan seseorang sebagai kepala sekolah di seokalah dimaksud. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan kita perhatikan dalam waktu dekat ini”ujarnya.
Jika belum juga, maka pihaknya akan menempuh alternative lain dengan mengeluarkan SK Bupati terhadap seseorang yang dihunjuk melakukan penandatanganan Ijazah tersebut. Dan itu dinyatakan sah sesuai peraturan yang berlaku.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbahas, Drs. Wisler Sianturi kepada wartawan via selular Senin,(14/7) menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengisi posisi tersebut. Ketika ditanya, jika dalam waktu dekat ini jabatan kepala sekolah di SMPN I Doloksanggul belum juga terisi, Wisler menjawab” terpaksa Pelaksana tugas tersebut yang menandatangani ijazah para siswa/siswi, dengan mengacu pada aturan Kemendikbud” ujarnya singkat. (Fir)