Rabu, 16 April 2014

Tinggkatkan SDM, Pemkab Humbahas Gelar Bimtek Teknis LPSE




Doloksanggul,Mimbar
Jelang masa pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2014, Bupati Humbang Hasundutan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Saul Situmorang, SE, MSi membuka secara resmi Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, bertempat di Aula Hutamas pada hari Selasa, (15/4) kemarin . Hadir dalam acara tersebut yakni, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ir. Joses Pardosi, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP ) Kabupaten Humbang Hasundutan Drs. Vandeik Simanungkalit, MM, Ketua LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan Deddy Situmorang, SE.,M.Si dan beberapa pimpinan SKPD.  Narasumber untuk  Bimtek LPSE ini didatangkan dari Biro Administrasi Pembangunan Sekdaprovsu, Raja Syahnan Siregar beserta  Tim LPSE Provinsi Sumatera Utara.
             Laporan Panitia Bimtek LPSE Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Mangupar Manullang, SmHK, menyampaikan bahwa Bimtek LPSE merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pepres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua  Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan dilaksanakannya Bimtek LPSE ini untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman kepada para personil unit layanan pengadaan (ULP) dan penjabat/panitia barang/jasa pemerintah di Kabupaten Humbang Hasundutan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-procurement serta memberikan pemahaman kepada seluruh peserta tentang standar operasional prosedur (sop) layanan secara elektronik, sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup) dan e-katalog.  Peserta Bimtek LPSE berasal dari semua mewakili unit kerja teknis untuk dibina keterampilannya dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, sehingga nantinya pengadaan barang dan jasa di unit kerja sudah dapat diwakili oleh peserta bimtek LPSE, berkoordinasi dengan  ULP dan LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan. Peserta Bimtek LPSE berjumlah  60 orang yang terdiri dari 29 orang personel dan 31 orang pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dari masing-masing SKPD. Bimbingan Teknis ini akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 15 s/d 16 April 2014.
Mewakili Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sekaligus sebagai Sekretaris LPSE Provinsi Sumatera Utara pada kesempatan tersebut  mengatakan, kita harus menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu implemetasinya adalah kita melakukan Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di semua kabupaten/kota  menjadi urgen dan harus benar-benar serius kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini untuk menghindari penyelewengan keuangan Negara. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik ini untuk menunjang dan mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas anggaran kegiatan “ terang syahnan mengakhiri sambutannya.
Saul Situmorang, SE, MSi dalam sambutannya  mengatakan, semua peserta harus serius dan tekun mengikuti bimtek LPSE ini karena kesempatan ini sangat baik dan berharga,  guna meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara dan untuk mendukung tranparansi dan akuntabilitas dalam pengadan barang/jasa pemerintah. Bimtek LPSE ini diharapkan menjadi jawaban atas efisensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah Humbang Hasundutan sudah memulai pengadaan secara elektronik sejak tahun 2011, sehingga  Pemkab Humbang Hasundutan sudah siap melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. (Fir)
Foto : Sekretaris Daerah (Sekda), Saul Situmorang, SE, Msi saat menyematkan tandan peserta Bimtek LPSE di Aula Hutamas, kab.Humbahas .  Firman Tobing/Mimbar

Kamis, 03 April 2014

Seputar Penangkapan oknum pejabat Teras Tobasa, dlm Kasus Pejudian

 Kepala BKD Tobasa : “ Penerapan PP 53 Thn 2010 menunggu Hasil Koordinasi Dari Polres Tobasa”
 
Tobasa, Mimbar
            Terkait dijaringnya satuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), belum jelas diketahui sanksi bagaimana yang akan dijatuhkan kepada kelima PNS yang 2 (dua) diantaranya merupahkan pejabat Eselon II dan III dari pejabat pembina kepegawaian. Pasalnya, perkara tersebut masih dalam pengembangan penyidikan pihak kepolisian Resort (Polres) Tobasa.
            Demikian hal itu diakui oleh Kapolres Tobasa, AKBP. Eri Faryadi, SIK,SH melalui Kaurbin. Reskrim Polres Tobasa, Ipda. F. Sibarani kepada Wartawan kamis,(3/4) melalui saluran selularnya. Dirinya menjelaskan bahwa perkara tersebut telah berkembang menjadi materi penyidikan dan   masih ditangani oleh pihak Polres Tobasa. Setelah digelar dipersidangan, barulah diketahui sejauh mana hasilnya. Namun, Ia menegaskan bahwa kondisi perkara tersebut dalam pemeriksaan Polres Tobasa.
            Seputar pelimpahan perkara dimaksud ke Kejaksaan, pihaknya tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang mengatur proses penyelidikan di Kepolisian, yakni sebelum 20 hari masa penyelidikan sudah harus dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut,”jelasnya.
            Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Tobasa, Budianto Tambunan,SE yang dikonfirmasi  wartawan  Rabu,(2/4) kemarin tentang sanksi apa yang akan diberikan kepada kelima PNS tersebut menjawab “ kita masih kordinasikan ke Polres tentang penahanan mereka. Setelah jelas, tentu akan diberikan sanksi PP 53 tahun 2010 tentang disiplin kepegawaian” ujarnya.
            Ditempat terpisah, Sekdakab. Tobasa, Liberty Manurung,SH saat dimintai keteranganya seputar hal dimaksud, tidak berkenan memberikan keterangan kepada Awak media. (fir)
           

Asyik Berjudi, Polres Tobasa Jaring 2 Pejabat Dan 3 PNS Pemkab Tobasa


Tobasa, Mimbar
sepertinya image Pemerintahan Kabupaten Tobasa dimata Publik kian terpuruk dan dinyatakan bobrok, apalagi pasca ditetapkannya Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak sebagai tersangka pada kasus korupsi pengadaan lahan PLTA Asahan III beberapa waktu lalu. Kebobrokan tersebut disusul dengan tertangkapnya 2 oknum pejabat di Pemerintahan Kabupaten Tobasa beserta 3 orang Pegawai Negeri sipil (PNS) yang digebrek satuan Rekskrim Polres Tobasa  jumat malam,(28/3) pecan lalu di Rumah Dinasa (Rudin) Bupati Tobasa.  
Kapolres Tobasa, AKBP. Eri Faryadi,SIK,SH melalui Kaurbin. Rekrim Ipda. F. Sibarani yang dikonfirmasi Wartawan, Senin,(31/3) membenarkan penangkapan tersebut. dirinya mengakui aksi tersebut mereka lakukan setelah mendapat informasi dari Masyarakat. “ penggrebekan kita lakukan di Pos jaga Satpol PP rumah dinas bupati Tobasa. Disana kita memergoki 5 orang pelaku perjudian jenis kartu remi, atau yang biasa di sebut “kartu leng “ sedang asik berjudi. Dari sejumlah pelaku yang ditangkap, dua diantaranya  diketahui merupahkan pejabat  teras pemkab Tobasa dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kelima pelaku ini ialah, : Agust Sitorus, menjabat sebagai Sekwan DPRD Tobasa, Timbul Hamonangan Sihombing menjabat Kakan satpol PP Tobasa, Samuel Lumban raja, staff PNS di bagian umum  Setdakab, Jeriko Sitorus, Staff di Tata pemerintahan Setdakab dan Tri Sutrisno, pegawai di Kantor kecematan “sebutnya.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini kelima PNS yang terjaring telah ditahan di Mapolres Tobasa guna pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan tuntutan maksimal diatas 5 (lima) tahun penjara. Menyangkut status pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), diserahkan kepada Pemerintah untuk menindak pelaku sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah birokrasi pemerintahan dan kepegawaian “tambahya.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah, Liberty Manurung, selaku pimpinan satu Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Toba samosir ketika dimintai keterangannya soal penangkapan bawahannya, tidak  bersedia dikonfirmasi.
Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak yang beberapakali dikonfirmasi wartawan melalui juru bicaranya Plt. Kabag Humas Setdakab, Robintang Sitepu senin,(31/3) kemarin seputar penangkapan pejabtnya, tidak berkenan memberikan klarifikasi kepada Media.
Disisi lain, pandangan miris datang dari sejumlah masyarakat Kabupaten Tobasa, salah satunya, Robert Manurung,SPp menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang berstatus PNS ini telah mencoreng nama baik kabupaten Tobasa, sehingga buruk dimata masyarakat khususya masyarakat luar. Untuk itu, dirasa pantas memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Agar memberikan efek jera bagi rekan-rekan lain yang memiliki logo yang sama sebagai abdi Negara. sebab jelas diketahui bahwa semua itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti PP 100 tahun 2002 dan PP 53 tahun 2010 serta ketentuan lain yang dikeluarkan melalui Permendagri, Permenpan, dan peraturan BKN” ungkapnya. (Firman Tobing)
 

Drs. Maddin Sihombing,Msi, serius pikirkan Pembagunan Sarparas RSUD Doiloksanggul Dan Sekolah SDN Baru

Doloksanggul, Mimbar
Rombongan Bupati Humbang Hasundutan Drs. Maddin Sihombing, MSi memasuki areal RSUD Doloksanggul bersama Inspektur Kabupaten Palbert Siboro , Ka BKD Humbang Hasundutan Laurencius Sibarani, Camat Doloksanggul Rich J Simamora, Kabag Humas Osborn Siahaan meninjau fasilitas RSUD, bersama dengan Direktur RSUD dr Sugito Panjaitan diwakili Kasubbag Tata Usaha, beberapa Dokter dan Pegawai RSUD Doloksanggul ikut mendampingi, Rabu (2/3)lalu.
Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan kita harus berusaha maksimal meningkatkan pelayanan dan menambah fasilitas RSUD Doloksanggul ini, seperti  Ruangan Rawat Inap, Ruangan Dokter Umum, Poliklinik, Ruangan Dokter Spesialis, Apotik, Lahan Parkir Kendaraan dan Taman. Tiap ruangan harus memiliki fasilitas yang lengkap sebagai penunjang peningkatan pelayanan kesehatan. Suasana didalam ruangan dan luar ruangan harus bersih dan rapi. Perencanaan Pembangunan Gedung RSUD berlantai II akan segera di bangun dan beberapa gedung lama di Renovasi Total untuk menata ruangan dan penempatan fasilitas penunjang peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Doloksanggul tertata dengan baik dan rapi. Rumah Dinas dokter juga semua akan direnovasi total. Bupati mengharapkan  kelas RSUD Doloksanggul ini adalah kelas C harus dapat kita membuat peningkatan pelayanan menjadi RSUD Kelas B, ini tidak terlepas peran aktif seluruh aparatur bekerja dengan maksimal, para pegawai perlu di evaluasi upaya dilakukan penyegaran sehingga kondisi dan situasi kerja dan kinerja aparatur menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga nantinya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan RSUD Doloksanggul diminati masyarakat Humbang Hasundutan bahkan Kabupaten tetangga. Bupati juga meminta kepada setiap pegawai RSUD bagian administrasi bekerja dengan optimal, ruangan administrasi dan surat-surat juga harus tertata dengan baik. 
Dalam kesempatan yang sama Bupati Humbang Hasundutan, juga meninjau perencanaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri di dusun Lumban Nahot Desa Bonanionan Kec. Doloksanggul. Bupati meminta kepada Camat Doloksanggul Rich J. Simamora untuk segera menyelesaikan pelepasan hak terhadap pemilik tanah tempat perencanaan pembangunan sekolah,  agar dapat segera diselesaikan penyediaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sekdes Bonanionan  Munthe mengatakan Masyarakat dusun Lumban Nahot merasa tidak keberatan atas perencanaan pembangunan sekolah ini dan masyarakat menyambut baik dan bersedia menghibahkan lahan yang dibutuhkan kepada pemerintah untuk pembangunan sarana prasarana publik.
Bupati menilai tempat ini sangat cocok tempat pembangunan sarana gedung karena tanahnya keras dan tidak memungkinkan dijadikan lahan bercocok tanam. Pemerintah merencanakan pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri dan Pembangunan Gedung RSUD Berlantai II Doloksanggul ini akan di tampung pada P-APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun ini, terang Bupati mengakhiri. (Fir)
foto : Bupati Humbahas, Drs. Maddin Sihombing,Msi (depan) bersama robongan saat survey lokasi RSUD Doloksanggu. Mimbar/ Firman Tobing

Selasa, 01 April 2014

Bupati Humbahas bersama Uspida Plus Tinjau Kesiapan KPU Untuk Pileg





Doloksanggul,Mimbar
Bupati Humbang Hasundutan Drs. Maddin Sihombing, MSi bersama Kapolres Humbang Hasundutan Heri Sulesmono, Sik dan Kejari Doloksanggul Herrus Batubatara, SH, M. Hum meninjau kesiapan KPU dan pendistribusian logistik di Kantor KPU di Desa Aek Nauli Kec. Pollung. Bupati bersama Uspida Plus, Asisten Pemerintahan Tonny Sihombing, MIP, Inspektur Kabupaten Palbert Siboro, Kakan Kesbang dan Tibum Houtman Sinaga, SH, dan Kabag Humas Osborn Siahaan, BA  langsung melihat ruangan KPU yang sudah dipadati Kotak Suara dan Kertas Suara yang sudah sampai di Kantor KPU Humbahas Selasa (1/4) kemarin.
Anggota Komisioner KPU Kosmas Manalu mengatakan semua logistik sudah sampai di Kantor KPU Humbang Hasundutan, seperti Kotak Suara, Kertas Suara, sudah siap untuk didistribusikan ke seluruh TPS yang tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pendistribusian logistik ini kita upayakan mulai dari desa terpencil yang pertama kita distribusikan sampai daerah yang dekat,  namun  formulir C1  dari Pusat yang belum sampai di KPU hingga pada saat ini ,kita sudah koordinasi dengan KPU Pusat, Formulir C1 tersebut dalam perjalan ke KPU Humbang Hasundutan dan diyakini dua hari ini sudah sampai disini, sehingga pendistrubusian dapat kita laksanakan pada tanggal 6-8 April,  bersama dengan kotak suara, kertas suara dan formulir C1, sehingga pada tanggal 8 April semua logistik sudah ada di tempat TPS masing-masing. Kosmas menambahkan, pendistribusian ini nantinya ketika sebelum didistribusikan ke TPS kita akan menghadirkan PPK Kecamatan dan anggota kepolisian untuk melihat keabsahan kertas suara dan Formulir didalam kotak suara lengkap dan tidak ada yang koyak atau rusak baru kita segel. Pendistribusian logistik ini seluruhnya sudah sampai di TPS pada tanggal 8 April (H -1), sehingga pada hari pelaksanaan Pemilihan sudah tidak ada lagi TPS yang belum mendapatkan logistik.
Dalam kesempatan itu Bupati Humbang Hasundutan Drs. Maddin Sihombing, MSi mengatakan dalam pendistribusian logistik ini semua desa yang terpencil seperti dusun Bungus, Desa Sanggaran II Kec. Onanganjang, Dusun Tangkorabi, Dusun Bantoon Kec. Parlilitan sudah harus sampai dilokasi sehari sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif, kepada semua pihak baik penyelenggara, aparatur pemerintahan dan pihak kepolisian untuk bersama-sama kita mendukung pelaksanaan Pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat dan DPD supaya berjalan dengan baik dan lancar, saya sampaikan terimakasih atas kinerja KPU dan kesiapannya sampai pada saat ini sudah siap untuk pelaksanaan Pesta Demokrasi di Humbang Hasundutan pada 9 April mendatang. Kepada seluruh masyarakat, Bupati mengatakan  silahkan pilih calonmu yang sesuai untuk kemajuan pembangunan lima tahun kedepan untuk meningkatkan Pembangunan di Humbang Hasundutan yang mandiri dan sejahtera.  
Pada kesempatan itu juga, Kapolres Humbang Hasundutan Heri Sulesmono SiK mengatakan, Pendistribusian logistik ini akan dikawal ketat oleh kepolisian dan penjaagaannya di TPS masing-masing, dan kita telah mengerahkan seluruh personil untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di seluruh TPS pada 9 April mendatang sampai pada penghitungan suara dan pendistribusian kembali hasil pemilihan dari seluruh TPS akan kita lakukan penjagaan yang ketat, sehingga pelaksanaan dan hasil pemilihan legislatif ini nantinya dapat berjalan dengan baik, lancar dan damai”tegasnya. (fir)
Foto : Bupati Humbahas, Drs. Maddin Sihombing,Msi (kanan) bersama pimpinan Uspida, Kapolres Heri Sulesmono,Sik,SH dan Kajari Doloksanggul Herus batubara, SH,MH (kiri) ketika meninjau gudang logistik di Kantor KPU Humbahas. Mimbar/Firman Tobing. 


Senin, 31 Maret 2014

Populasi Ikan Pora-pora Menurun Drastis Dari Perairan Danau Toba


Humbahas, MimbarMeningkatnya minat pasar terhadap ikan pora-pora, menimbulkan dampak positif yang nyata dirasakan masyarakat nelayan di sekitar perairan Danau Toba. Pasalnya,  ikan pora-pora yang dulunya tidak begitu dikenal dan digandrungi para konsumen, kina mulai digemari dan dicari-cari oleh para pedagang ikan, mulai pedagang local hingga pedagang luar daerah. Karena bertambahnya peminat akan kebutuhan ikan pora-pora.  Namun, seiring dengan banyaknya permintaan, hal yang unik terjadi pada penurunan populasi ikan di perairan Danau Toba.
            Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah nelayan di salah satu perairan Danau Toba yakni Warga Desa Marbun, Kecamatan Bhaktiraja – Kabupaten Humbang Hasundutan. Salah seorang Nelayan Jonson Barjarnahor (52) kepada Wartawan, Minggu(30/3) pecan lalu mengakui penurunan populasi ikan Pora-pora yang secara tiba-tiba. Padahal sebelum meningkatnya minat konsumen , diakuinya bahwa populasi ikan ini sulit habis, karena proses perkembangbiakan ikan tersebut cukup cepat dan pesat jumlahnya. Sehingga cukup menutupi kebutuhan masyarakat. Fit back nya, pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan di kecamatan Bhaktiraja itu sedikit meningkat.
            “ saya merasakan, bahwa dengan meningkatnya permintaan konsumen akan ikan pora-pora, ,memberi dampak positif bagi kami masyarakat Nelayan. Sebab, nilai jual ikan pora-pora saat ini mampu menutupi kebutuhan ekonomi nelayan. Tidak seperti sebelumnya, ikan ini memiliki populasi yang sangat tinggi namun tidak memiliki nilai jual yang sebanding dimasa itu. Namun ketika mulai digemari para konsumen serta meningkat nilai jualnya, malah tiba-tiba menurun drastis dari peredaran “ ujarnya.
            Lebih lanjut, Jonson mengatakan dirinya berharap agar pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Melalui Dinas Peternakan dan Perikanan bisa memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
            Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Ir. Kaminton Hutasoit melalui Kepala Seksi Perikanan, Rudi Simamora minggu, (30/3) pecan lalu berkata” penurunan populasi ikan Pora-pora yang sangat drastis di perarian Danau Toba ini dikarenakan masyarakat Nelayan itu sendiri. Sebab Masyarakat menangkapkan ikan tersebut  tidak melalui cara yang  disarankan Pemerintah, dimana hal demikian merupahkan factor terbesar penyebab kepunahan ikan pora-pora tersebut, seperti penggunan jaring ikan dibawah 1 inch, yang mengakibatkan ikut terjeratnya ikan-ikan kecil dan pejaringan yang dilakukan nelayan dilokasi terlarang yakni Muara sungai. Dikatakan, muara sungai sebagai lokasi terlarang karena di lokasi tersebut ikan-ikan ini melakukan proses perkembangbiakan “terangya.
            Selain itu, sejumlah nelayan ini juga tak jarang menggunakan cara sengat listrik untuk mengambil ikan di sejumlah areal perairan danau toba. Akibatnya ikan-ikan kecil, yang merupahkan bibit baru mengalami kematian karena sengatan listrik. Hal demikian tentunya sangat menghambat populasi ikan pora-pora itu sendiri. Sementara, kami dari pihak pemerintah sudah sangat jenuh memberikan pemahaman kepada para Nelayan. bahkan hal itu, sering dikemukakan  kepada masyarakat, namun sepertinya masyarakat kita sendiri kurang mengerti. Menurut Rudi, ada baiknya dibentuk sebuah peraturan yang mengatur masalah penangkapan ikan di sekitar perairan danau toba. Ini dilakukan sebagai upaya pelestarian ekosistem mahluk hidup di Danau Toba “katanya.
            Menanggapi hal tersebut, Bupati Humbang Hasundutan, Drs. Maddin Sihombing,Msi Melalui Kepala Bagian Humas, Osborn Siahaan, BA kepada wartawan Jumat,(28/3) pecan lalu di ruangannya menegaskan bahwa pemerintah melalui Dinas Perikanan pihaknya akan melakukan riset tentang perikanan khususnya Ikan pora-pora apa penyebab penurunan spesifiknya dan bagaimana meningkatkan populasinya lebih meningkat lagi” tandasnya. (Fir)

Pra Pileg, Surat Pengaduan ke Mabespolri dan Komisi III DPR RI Diantarkan

Dugaan Adanya Monopoli Kasus Alkes Di Poldasu

Humbahas,MimbarSekian bulan lama nya, Kepolsian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menutup diri dari kejelasan perkembangan penyelidikan dugaan Kasus korupsi pada proyek pengadaan Alkes Humbahas TA-2012 lalu.  Berbagai tudingang miring mencuat dari sejumlah element masyarakat yang menyebutkan adanya monopoli yang dilakukan pihak Poldasu pada penanganan penyelidikan kasus tersebut.
            Sekjend. P2KN Sumut Saut Sagala,SE  belum lama ini menyampaikan bahwa pihaknya telah siap menghantarkan laporan pengaduan atas ketidak percayaan masyarakat Humbang Hasundutan (Humbahas) terhadap aksi penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap  kasus Alkes Humbahas. Laporan tersebut direncanakan akan diantarkan setelah pelaksanaan Pemilihan Legislatif selesai. Dirinya berharap, nantinya laporan tersebut bisa segera ditindak lanjuti dan memberikan titik terang kepada masyarakat humbang hasundutan, sehingga dapat menjadi satu bukti kebohongan atas kemunafikan dan pembodohan yang kerap dilakukan pejabat-pejabat pemerintah yang selalu mengatasnaman rakyat untuk kepentingan pribadi” tandasnya.
Sementara, Kapoldasu Irjend. Gunawan Syarief yang kerap dikonfirmasi melalui juru bicaranya Kombes. Heru Prakoso, hingga kini belum pernah memberikan keterangan seputar perkembangan penyelidikan dugaan korupsi pada kasus Alkes Humbaha tahun anggaran 2012 lalu.(Fir)